Tito Karnavian Ungkap Tiga Cara Tindak Teroris Tanpa Langgar HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian meyakini penindakan terorisme bisa dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Sedikitnya, ada tiga poin utama yang dapat dilakukan Tito saat nanti menjabat Kapolri.

Pertama, memberikan pemahaman, khususnya kepada anggota Detasemen Khusus 88 tentang HAM dengan bekerja sama dengan lembaga terkait, misalnya Komnas HAM.

Kedua, memberi brief dan pemahaman kepada para anggota Densus 88 dengan para senior.

"Saya kan mantan Kadensus ya. Biar mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuatan yang kekerasan," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Ketiga, lanjut Tito, memberi pemahaman kepada anggota untuk menghilangkan rasa takut mereka. Rasa takut menurutnya sangat berbahaya karena akan membuat lawan menjadi lebih leluasa melakukan aksinya.

"Kami larang mereka melakukan kekerasan, tapi lawan mereka (yang) melakukan kekerasan. Mereka jadi patah hati nanti," kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Namun, perlawanan keras terhadap teroris, kata dia, tetap perlu diberlakukan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Ia mencontohkan terhadap kelompok teroris Santoso di Poso, di mana mereka memang menantang baku tembak dengan penegak hukum.

"Prinsipnya, sepanjang mereka ngancam keselamatan petugas dan masyarakat dengan senjata yanv mematikan, bom atau senjata, maka mereka mengambil resiko untuk berhadapan dengan aparat negara yang terpaksa harus melumpuhkan mereka," tutur Tito.

Komisi III DPR memutuskan menyetujui usulan Presiden Joko Widodo agar Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi kepala Polri pengganti Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Keputusan ini diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis sore.

"Menyetujui surat Presiden dan secara aklamasi mengangkat Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai kapolri dan memberhentikan Jenderal (Pol) Barodin Haiti," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

Sepuluh fraksi di Komisi III DPR menilai Tito sudah berhasil menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung hari ini dengan baik.