Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jika Mendukung Ahok, PDI-P Hanya Mengejar Kekuasaan..."

Kompas.com - 08/06/2016, 18:18 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, harus diakui bahwa hingga saat ini calon terkuat untuk menjadi pemenang Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Oleh karena itu, salah satu kader PDI Perjuangan terang-terangan menginginkan Ahok "balik kandang" alias maju pilgub dengan kendaraan parpol.

"Harus diakui, hingga saat ini calon terkuat ya Ahok," ujar Hendri saat dihubungi, Rabu (8/6/2016).

Ia menilai, jika nantinya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memutuskan mendukung Ahok, maka langkah tersebut bukan hal yang salah. Hanya saja, hal itu kurang pantas dilakukan oleh partai sebesar PDI-P.

"Itulah politik, (pilihan mendukung Ahok) ini tidak salah. Hanya saja, tidak cukup pantas dilakukan oleh partai sekelas PDI-P," kata Hendri.

(Baca: "Ahok Otaknya Encer Cari Jalan Jadi Penguasa, Biasa Pindah Kendaraan")

Jika akhirnya memilih Ahok, tambah dia, akan timbul kesan bahwa PDI-P hanya mengejar kekuasaan tanpa memperhatikan kader-kader potensial yang dimilikinya.

"Jika PDI-P benar-benar menginginkan Ahok, ya PDI-P berarti sama kelasnya dengan Hanura dan Nasdem yang hanya mengejar kekuasaan semata tanpa memperhatikan kekuatan kadernya sendiri," kata dia.

Menurut Hendri, masih banyak sosok di internal PDI-P yang potensial untuk dijadikan rival petahana dalam kontestasi pilgub nanti.

(Baca: Kata Wasekjen PDI-P, kalau Mau Bertobat, Ahok Bisa Diusung)

"Risma, Djarot misalnya," kata dia.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono sebelumnya memastikan bahwa dukungan PDI-P hanya ditujukan untuk bakal calon yang mendaftarkan diri ke partai berlambang banteng itu.

Pernyataan ini menepis kabar bahwa PDI-P ingin mendukung Ahok nantinya. (Baca: "Kalau PDI-P Meminang Ahok, Saya Katakan Pasti Tidak")

"Kalau PDI-P meminang Ahok, saya katakan, pasti tidak. Jadi, Ahok bisa diusung PDI-P ketika Ahok mendaftar ke PDI-P," ujar Gembong saat dihubungi, Selasa (7/6/2016).

Adapun Ahok menyatakan, jumlah data KTP yang dikumpulkan Teman Ahok akan mencapai 1 juta pada 20 Juni ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com