Sebelum Pemangkasan Jumlah PNS, Pemerintah Perlu Petakan Empat Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mendukung wacana pemerintah memangkas jumlah pegawai negeri sipil yang ada. Hal itu diperlukan untuk menghemat pengeluaran pemerintah di dalam membayar gaji pegawai.

“Di daerah itu terlalu banyak pegawai. Ada 50 persen lebih bahkan 72 persen (uang belanja habis untuk) pegawai,” kata Rambe di Kompleks Parlemen, Senin (6/6/2016).

Kendati demikian, ia mengatakan, perlu ada klasifikasi terhadap kinerja PNS sebelum kebijakan itu diterapkan. Menurut dia, ada empat klasifikasi yang dapat diterapkan untuk mengetahui apakah PNS itu layak dipertahankan atau tidak.

“Apakah dia produktif dan berkompeten; apakah dia tidak produktif tapi berkompeten; apakah dia produktif tapi tidak berkompeten; dan apakah dia tidak produktif dan tidak berkompeten,” ujar dia.

(Baca: Menteri Yuddy Diminta Bereskan Dulu Percaloan PNS Sebelum Utamakan Lulusan Kampus Ternama)

Apabila seorang PNS produktif dan berkompeten, maka sudah selayaknya jika PNS tersebut dipertahankan.

Perlakuan berbeda terjadi terhadap PNS yang tidak produktif namun berkompeten. Terhadap PNS golongan tersebut, dapat diambil kebijakan dengan memutasi yang bersangkutan.

Berikutnya, bagi PNS yang produktif tapi tidak berkompeten, dapat diambil jalan keluar dengan meningkatka standar kompetensi mereka. Sedangkan, bagi PNS yang tidak produktif dan tidak berkompeten, mereka dapat diganti.

“Nah, satu juta PNS yang akan dirasionalisasi itu posisinya bagaimana dalam empat kuadran itu,” kata dia.

(Baca: “Kalau Rasionalisasi 1 Juta PNS Sama Saja PHK Massal”)

Seperti diberitakan Harian Kompas, pemerintah terus mematangkan rencana merasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil dan merampingkan lembaga nonstruktural yang lahir berdasarkan undang-undang. Kedua langkah strategis akan berjalan tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.

Selain merasionalisasi sekitar 1 juta PNS hingga tahun 2019, pemerintah juga secara bertahap akan mengurangi 76 lembaga nonstruktural (LNS) yang dibentuk undang-undang hingga tinggal sekitar 50 lembaga agar pemerintah lebih efektif dan efisien.

Dalam 10 tahun ke depan, pemerintah bertekad menghapus jabatan eselon tiga dan empat agar struktur organisasi pemerintahan lebih ramping dengan rantai birokrasi yang pendek.