Di Malaysia Pimpinan MPR Cari Tahu soal Pemerataan Pribumi dan Pendatang

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menganggap Malaysia memiliki kebijakan yang unik untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat antara pribumi dan para pendatang.

Karena itulah rombongan perwakilan parlemen Indonesia menyambangi Unit Perancang Ekonomi, yang menurut Zulkifli sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Indonesia.

Zulkifli menganggap kebijakan itu menarik lantaran adanya pembedaan jenis kependudukan, yakni pribumi, etnis Tiongkok, etnis India, dan warga asing lain.

Pembedaan jenis ini menjadi patokan untuk menggenjot pribumi agar ekonominya bertumbuh dan dapat bersaing dengan para pendatang.

"Ini pelajaran penting yang kita ambil dari Malaysia, walaupun kita tidak sama. Tapi kesenjangan yang nyata saat ini antara kaya dan miskin," ujar Zulkifli di Kuala Lumpur, Kamis (26/5/2016).

Zulkifli menganggap pembedaan status kependudukan itu tabu jika diimplementasikan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia pernah mengalami kejadian buruk di masa lalu yang dipicu masalah suku, agama, dan ras.

Terlebih lagi Indonesia berdasar pada Pancasila sehingga hak warga negara dari suku, agama, dan ras apapun adalah sama.

Meski begitu, tujuan kebijakannya sama, yakni menyetarakan kesejahteraan kaum ekonomi bawah dengan yang di tingkat atas.

"Keberpihakan pada rakyat miskin yang kurang mampu, itu harus diangkat. Programnya kan sama ya. Yang kurang mampu ada alternatif action khusus," kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, yang perlu ditekankan yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemerintah ditantang meingkatkan kemakmuran rakyat dan mendistribusi kekayaan secara mata.

Saat ini, celah antara penguasa lahan dengan masyarakat setempat sangat besar. Dalam satu wilayah, perbandingannya dua orang yang taraf ekonominya tinggi setara dengan 1.000 rakyat biasa.

"Sekarang tergantung program pemerintah. Harus ada kebijakan bagaimana jangan sampai ada kesenjangan dua orang kaya menguasai lahan 1.000 orang di situ," kata Zulkifli.

Dalam pertemuan itu, Wakil Direktur bidang Sektoral Unit Perancangan Ekonomi Malaysia, Datuk Allauddin menjelaskan alasan pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan untuk mendorong kesejahteraan pribumi.

Terjadi ketimpangan kondisi ekonomi masyarakat asli Malaysia dengan para pendatang yang mempu mengembangkan kehidupan perekonomian mereka dengan baik. Sementara pribumi jauh tertinggal.

Adapun strategi yang mereka terapkan antara lain memperkuat pembangunan inklusif ke arah masyarakat yang adil, merekayasa pertumbuhan ekonomi dengan berinovasi dan meingkatkan daya saing, serta mengupayakan pelatihan secara teknis sebagai modal tenaga kerja.

"Kami tidak ambil secara paksa tapi kami beri peluang pada yang tertinggal agar sama dengan bangsa lain. Ini disamaratakan jadi no one left behind," kata Allauddin.