Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Anies Minta Ombudsman Jangan Hanya Lapor Kecurangan UN, tetapi Tunjukkan Polanya

Kompas.com - 04/05/2016, 14:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mendatangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jakarta, Rabu (4/5/2016) siang.

Kedatangan Anies dalam rangka menerima laporan resmi dari Ombudsman terkait temuan pelanggaran yang terjadi selama ujian nasional (UN) tingkat SLTA.

Anies mengapresiasi hasil temuan Ombudsman yang disampaikan kepada pihak Kemendikbud.

Laporan yang diterima tak hanya berkisar pada kecurangan semata. Tetapi juga pelanggaran dari keseluruhan proses penyelenggaraan UN seperti pengawalan pengiriman soal dan kualitas penjagaan ujian.

"Saya senang dan mengapresiasi hasil kerja keras teman-teman Ombudsman," ujar Anies dalam proses penerimaan laporan tersebut.

"Hanya, saya harapkan untuk Ombudsman level provinsi, laporannya jangan lagi kasus per kasus. Tapi tunjukan pola sebarannya ke kami," kata dia.

Menurut Anies, jika yang disampaikan hanya kasus per kasus, Kemendikbud akan kesulitan dalam menindaklanjutinya.

"Kalau sekedar kasus per kasus, dari internal kami juga sudah ada lalorannya. Apalagi kami berada di level pusat, sistem penyelesaian masalahnya harus sistematis, tidak bisa kasus per kasus," kata dia.

Anies mengatakan Kemendikbud sudah berupaya mengambil langkah secara sistematis. Contohnya, tak menjadikan UN sebagai syarat kelulusan.

"Tapi memang kenyataannya kecurangan itu masih ada meskipun UN tak lagi jadi standar kelulusan. Itu karena sekolah punya prestise. Itu yang perlu dibenahi kembali," kata Anies.

Sementara itu Alvin Lie selaku anggota Ombudsman yang hadir, mengatakan bahwa pihaknya melaporkan hasil temuan tersebut untuk digunakan sebagai bahan evaluasi Kemendikbud sebelum menggelar UN di tingkat SLTP.

"Jangan sampai kasus-kasus peredaran kunci jawaban, penjaga yang tidak bertugas dengan baik, dan selainnya terulang kembali," ujar dia.

Alvin pun berharap untuk ke depannya penyelenggaraan UN tak lagi menggunakan model soal pilihan ganda, tetapi menggunakan model uraian terstruktur.

"Kalau soalnya esai kan sulit untuk membuat kunci jawaban, makanya kami berharap tahun depan tak lagi pikihan ganda," ucap Alvin.

Kompas TV Terungkap, Jaringan Penjual Kunci Jawaban UN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com