Jokowi Tegaskan Tidak Akan Bayar Tebusan ke Abu Sayyaf

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak akan membayar tebusan untuk 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Kami tidak akan pernah berkompromi dengan hal-hal seperti itu. Itu tidak ada urusannya dengan yang namanya uang dan tebusan," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (26/4/2016).

Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina terkait upaya pembebasan sandera. Jokowi berharap persoalan itu dapat diselesaikan oleh militer Filipina.

"Kami harapkan ini bisa selesai oleh mereka sendiri," ujar Presiden.

Sebab, konstitusi Filipina tidak memperbolehkan militer dari negara asing untuk masuk ke negaranya tanpa persetujuan parlemen.

Jokowi juga telah memastikan bahwa kondisi para sandera dalam keadaan baik-baik saja.

Kelompok militan Abu Sayyaf sebelumnya diberitakan memenggal seorang pengusaha Kanada yang mereka sandera setelah batas waktu pembayaran uang tebusan dilampaui.

(Baca: Tujuh Bulan Disandera, Warga Kanada Akhirnya Dipenggal Abu Sayyaf)

John Risdel (68), seorang konsultan pertambangan, tinggal di Filipina dan diculik bersama tiga orang lainya di Mindanao pada September tahun lalu.

Sebuah kepala manusia ditemukan di sebuah pulau terpencil beberapa jam setelah tenggat waktu pembayaran yang ditetapkan Abu Sayyaf terlampaui.

Namun, militer Filipina belum memastikan apakah kepala yang ditemukan itu adalah milik Risdel atau sandera lainnya.

Abu Sayyaf, yang kini menyatakan kesetiaan terhadap kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), menetapkan batas waktu pembayaran uang tebusan pada Senin pukul 15.00 waktu setempat.

Kelompok ini meminta tebusan sebesar 4,5 juta poundsterling atau Rp 86 miliar untuk kebebasan Risdel dan dua sandera Barat lainnya, Robert Hall (50), juga warga Kanada dan Kjartan Sekkingstad (56), warga Norwegia.

Nasib seorang sandera lainnya, Tess Flor (48), seorang warga Filipina, belum diketahui.