Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Ketua Umum Golkar Menanggung Tiga Beban Politik Besar

Kompas.com - 14/04/2016, 07:43 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Indra Jaya Piliang menilai calon ketua umum Partai Golkar menanggung beban politik yang besar.

Beban politik itu muncul karena segala perilaku, tingkah, dan karakternya akan menjadi penilaian publik. Karena itu, calon ketua umum Partai Golkar dibebankan untuk menjaga nama baik pribadi untuk menjaga nama baik partai.

Beban politik itu pun bertambah berat jika calon terjerat kasus hukum.

"Beban politik itu tidak hanya hukum positif. Ada juga misalnya beban keluarga," kata Indra, dalam diskusi bertema "Golkar Menuju Partai Progresif", di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

"Kalau pernah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bisa menjadi isu hangat jelang Munaslub," ujarnya.

Indra juga membagi beban politik itu ke dalam tiga hal, yaitu beban masa lalu, beban masa kini, dan beban masa depan.

Untuk masa kini, calon ketua umum Partai Golkar dibebankan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Ini perlu dilakukan untuk memahami isu generasi teranyar.

"Beban kekinian harus dekat dengan Generasi Y. Saya kaget melihat anak kecil sudah bisa main smartphone," ujar Indra.

Beban masa depan, menurut Indra, adalah bagaimana ketua umum harus membangun sistem untuk partainya. Ini diperlukan untuk memberikan manfaat untuk partai di masa depan.

Sedangkan menjaga nama baik pribadi dan partai masuk dalam beban politik masa kini. Itu termasuk beban untuk memperlihatkan sikap berpolitik yang santun.

"Tapi yang lebih penting lagi ketua umum harus mampu tekan ambisinya," ujarnya.

Menurut Indra, menjadi ketua umum partai tidak berarti harus mencalonkan diri menjadi pemimpin negara.

"Di Amerika Serikat, masyarakat banyak tidak kenal siapa ketua umumnya. Mereka hanya tahu siapa presidennya," kata Indra.

Kompas TV Golkar "Panas" Jelang Munas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com