KPK Geledah Kantor Kementerian PUPR untuk Telusuri Kasus Suap Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kebayoran Baru, Jakarta, Selatan, Rabu (23/3/2016).

Penggeledahan tersebut terkait kasus suap anggota DPR dalam proyek di Kementerian PUPR yang sedang diselidiki KPK.

"Geledah terkait pengembangan penyidikan dugaan suap anggota DPR di Kementerian PUPR dengan tersangka DWP," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Penggeledahan dilakukan pada Rabu pukul 17.00 hingga Kamis pagi, atau sekitar pukul 15.00. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan peralatan elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang didalami.

(Baca: Selain Damayanti, KPK Sebut Ada Saksi yang Kembalikan Uang Sekitar Rp 300 Juta)

Sebelumnya, KPK memeriksa sejumlah pejabat di Kementerian PUPR. Para pejabat tersebut yakni, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Soebagiono, Direktur Pembangunan Jalan Achmad Gani Ghazaly Akhman, serta Direktur Jembatan Hedy Rahadian.

Selain itu, Direktur Preservasi Jalan Nurudin Manurung, Dirjen Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah Subagyo, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Ober Gultom, dan Dirjen Bina Marga Hediyanto W Husaini.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto dan anggota Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti sebagai tersangka setelah diduga menerima hadiah atau janji dari Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir.

(Baca: Soal Aliran Dana di Kasus Damayanti, Komisi V Kompak Diam)

Hadiah diberikan agar PT WTU tersebut mendapat pekerjaan di proyek Kementerian PUPR. Adapun suap yang diberikan kepada Damayanti terkait proyek Jalan Trans-Seram di Maluku yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat.

Uang sebesar 33.000 dollar Singapura yang diberikan kepada Damyanti merupakan bagian dari commitment fee agar PT WTU mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku.

PT WTU mengincar sejumlah proyek jalan di provinsi itu yang dianggarkan dari dana aspirasi DPR dan dicairkan melalui Kementerian PUPR.