Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo: Pelapor Ade Komarudin adalah Caketum yang Stres

Kompas.com - 11/03/2016, 09:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim sukses bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, menilai, laporan terhadap Ade kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (KD) merupakan salah satu bentuk kampanye hitam menjelang Musyawarah Nasional Golkar.

Ade kembali dilaporkan ke MKD pada Kamis (10/3/2016) kemarin, karena sebagai Ketua DPR dianggap belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Bambang, bukan kali ini saja Ade mendapatkan serangan seperti itu.

"Mulai dari isu perjanjian tidak akan maju sebagai caketum, gratifikasi pesawat pribadi hingga yg terakhir LHKPN. Modusnya pun sama," kata Bambang dalam pesan singkat, Jumat (11/3/2016).

Tak hanya Ade, dalam laporan yang dibuat oleh Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih, Bambang dan salah seorang anggota timses lainnya, Ahmadi Noor Supit, juga disebut belum menyerahkan LHKPN.

Namun, Bambang menampik tudingan itu. Sebagai mantan pimpinan Fraksi Golkar, ia mengaku mengetahui siapa saja anggota fraksinya yang belum menyerahkan LHKPN.

"Pertanyaannya kenapa hanya Akom (Ade Komarudin) yang disebut-sebut? Kita bisa cek kok di KpK. Saya saja yang sudah serahkan LHKPN dibilang belum. Parah," kata dia.

Bambang menduga, penyerang Akom merupakan salah satu kandidat bakal calon ketua umum Golkar. Kandidat itu, dinilai Bambang, tidak siap kalah, sehingga menghalalkan segala cara untuk menang.

"Saya menduga pelakunya adalah caketum yang stres. Beginilah kalau ada caketum yang stres, nembak pakai peluru hampa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com