Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelenggara Munaslub Golkar adalah Kubu Aburizal Bakrie

Kompas.com - 10/03/2016, 18:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan diselenggarakan kubu Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.

Hal tersebut menyusul putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali.

Menurut dia, kesepakatan telah dibuat pada 18 Desember 2015 lalu bahwa munas akan diselenggarakan untuk mengakhiri konflik internal partai sekaligus konsolidasi menyeluruh.

Saat itu juga disepakati bahwa kepastian mengenai pelaksana munas akan menunggu kepastian hukum. Dengan demikian, saat putusan MA keluar, pelaksana yang sah adalah hasil Munas Bali.

(Baca: Putusan MA Buyarkan Rencana Munas Golkar)

Idrus menganggap, Munas Riau dijadikan pelaksana apabila belum ada kekuatan hukum tetap.

"Pada 29 Februari lalu, memang keluar putusan MA yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang intinya adalah menyatakan Munas Bali yang sah," ujar Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Idrus menambahkan, komunikasi telah dilakukan oleh kedua kubu, termasuk membuat kesepahaman bahwa kubu Bali sebagai penyelenggara munas. Namun, jika kubu Bali menjadi penyelenggara munas, maka nama musyawarah tersebut menjadi munas luar biasa (munaslub).

(Baca: Muladi: Golkar Hancur Lebur jika Munas Batal)

Kuncinya, lanjut dia, kepengurusan yang dihasilkan oleh munaslub hanya akan melanjutkan masa bakti hasil Munas Bali, yaitu sekitar tiga setengah tahun, hingga 2019.

"Saya kira, itu kesepakatan-kesepakatan yang ada sudah tinggal masalah waktu," kata Idrus.

Terkait waktu penyelenggaraan, lanjut dia, semua akan kembali pada rapat pleno DPP Partai Golkar sebagai forum yang sahih dalam penentuan.

"Saya kira, itu kepastian tentang pelaksanaan munaslub karena penyelenggaranya adalah DPP Partai Golkar Munas Bali dan masa kepengurusannya tinggal tiga setengah tahun," imbuhnya.

(Baca: Musyawarah Nasional Partai Golkar Mundur sampai Mei)

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memastikan, Musyawarah Nasional Partai Golkar mundur dari rencana awal, yakni pertengahan April 2016. 

"Direncanakan tentatif 27 Mei 2016 atau Juli 2016 seusai hari raya Idul Fitri," kata Bambang dalam pesan singkatnya, Selasa (8/3/2016). 

Menurut dia, keputusan itu diambil saat rapat terbatas antara Ketua Umum Aburizal Bakrie dan sejumlah Ketua DPD I Partai Golkar, Senin (7/3/2016) malam. Adapun pertemuan semalam merupakan tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya antara Aburizal dan Agung Laksono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com