Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Yang Suka Gaduh Menteri Nonparpol

Kompas.com - 03/03/2016, 10:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan, kegaduhan antarmenteri selalu terjadi pada menteri yang tidak berasal dari partai politik.

Menurut dia, menteri berlatar belakang profesional kerap memicu keributan di internal Kabinet Kerja.

"Yang menarik ternyata yang suka gaduh antarsesama adalah para menteri nonparpol," kata Arsul saat dihubungi, Kamis (3/3/2016).

Ia mengatakan, sebelum Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saling serang terkait Blok Masela, terjadi kegaduhan antarmenteri nonparpol.

Dia mencontohkan, perseteruan antara Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Pertanian Andi Amran Saleh mengenai impor beras.

Sebelum itu, Rizal Ramli juga sempat berseteru dengan Wakil Presiden terkait proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt.

Ia meragukan jika ada menteri yang berdalih bahwa gaduh yang ditimbulkannya untuk kepentingan rakyat.

"Kalau perspektifnya adalah nilai manfaat yang lebih bagi bangsa dan negara, mestinya mereka saling mengisi, melengkapi atau menyempurnakan," kata Anggota Komisi III DPR ini.

Arsul meminta Presiden Joko Widodo segera bersikap tegas dengan menegur para menteri yang kerap berseteru.

Jokowi harus mengambil tindakan karena kegaduhan ini mendegradasi kewibawaan Presiden dan pemerintahan secara keseluruhan.

"Saya kira jika setelah ditegur Presiden yang bersangkutan tetap tidak bisa mengendalikan diri, maka ya perlu direshufle saja," tambah dia.

Sudirman Said sebelumnya melontarkan kekesalan karena kerjanya dihambat oleh seseorang. Dia mengatakan, orang yang dimaksud merupakan koleganya di pemerintahan.

"Kok malah kolega yang menghambat?" ujar Sudirman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Dia menjelaskan, koleganya tersebut menghambat berbagai keputusan yang menjadi tanggung jawab Menteri ESDM, di antaranya keputusan pengembangan Blok Masela dan Freeport.

Berdasarkan catatan Kompas.com, menteri yang kerap mengkritik berbagai kebijakan sektor ESDM adalah Rizal Ramli.

Saat ini, Rizal bahkan terus mengupayakan pengembangan Blok Masela dengan cara onshore atau membangun kilang LNG di darat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com