Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono: Jangan Pilih Ketum Golkar Atas Dasar Transaksi

Kompas.com - 23/02/2016, 21:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono hadir dalam rapat harian pengurus DPP Partai Golkar, Selasa (23/2/2016) malam, yang akan membahas soal Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin itu.

Ia pun menyebutkan kriteria calon yang layak dipilih sebagai ketua umum. Selain mumpuni, calon ketua umum tersebut haruslah memberi kontribusi penting kepada partai.

"Juga tidak tercela, dan jangan dipilih atas dasar transaksional," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/2/2016) malam.

"Karena kalau seperti itu, makin jauh dari nilai-nilai ideal," sambungnya.

(Baca: Aburizal: Calon Ketum Golkar yang Lakukan Politik Uang Akan Didiskualifikasi)

Adapun dalam rapat harian malam ini, Agung menuturkan, akan dibahas menyangkut kepesertaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang rencananya akan dilaksanakan awal April mendatang.

Ia berharap, pasca diadakannya Munas tak akan ada lagi permasalahan internal dalam partai tersebut.

"Kami berharap dengan diselenggarakannya Munas bisa diselesaikan perselisihan dan konflik internal," ujarnya.

(Baca: Ketika Setya Novanto Ingin Jadi Ketua Umum Golkar...)

Rapat harian tersebut dimulai sekitar pukul 20.00 WIB setibanya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor DPP.

Terlihat sejumlah tokoh partai berlambang beringin hadir dalam rapat tersebut. Seperti Agung Laksono, Idrus Marham, Aziz Syamsuddin, Yorrys Raweyai, Titiek Soeharto, Firman Soebagyo, Priyo Budi Santoso, Nurdin Halid, dan Nurul Arifin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com