Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panitia Pengarah Munas Golkar Akan Menjadi Penentu

Kompas.com - 16/02/2016, 18:07 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Yorrys Raweyai, menganggap pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar mendatang sangat bergantung pada keberadaan panitia pengarah atau steering committee (SC).

Menurut dia, figur-figur yang menjadi panitia pengarah sangat menentukan proses berdemokrasi yang ada di dalam partai berlambang pohon beringin itu.

"SC silakan siapa saja, tetapi harus diperkuat karena dia yang nantinya membuka ruang pemikiran," ujar Yorrys saat menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi Partai Golkar di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

(Baca: Hanya Enam Orang yang Dianggap Serius Jadi Caketum Golkar)

Ia berharap agar SC kelak adalah orang yang dapat mempersatukan pemikiran semua pihak, terutama para anggota senior dan sesepuh Golkar. Peran SC juga perlu diemban oleh perwakilan dari gabungan dua kubu yang selama ini berkonflik.

Lebih lanjut, Yorrys juga mengusulkan agar penyelenggaraan musyawarah nasional dilangsungkan pada Maret 2016. Hal tersebut perlu dilakukan agar Golkar memiliki cukup waktu untuk menghadapi pilkada serentak tahun 2017.

(Baca: Golkar Bentuk Panitia Munas Akhir Februari)

"Untuk menuju munas, maka DPP berkewajiban berkonsolidasi dan mempersiapkan munas untuk melakukan rapat pleno dan harian," kata Yorrys.

Dalam rapat tersebut, kata dia, kepanitiaan yang berkeadilan perlu disusun. Artinya, kepanitiaan itu harus diisi oleh dua kelompok Golkar yang sebelumnya berseteru selama lebih dari setahun terakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com