Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal: Calon Ketum Golkar yang Lakukan Politik Uang Akan Didiskualifikasi

Kompas.com - 19/02/2016, 19:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap tidak ada praktek politik uang oleh calon ketua umum dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar yang akan segera digelar.

Dia memastikan calon yang terbukti melakukan politik uang akan mendapatkan sanksi tegas.

"Kalau terbukti akan didiskualifikasi," kata Aburizal dalam pertemuan dengan organisasi sayap dan generasi muda Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Aburizal menjawab aspirasi dari kader Golkar yang khawatir bahwa potensi terjadinya politik uang dalam Munas sangat tinggi. Nantinya, kata Aburizal, panitia Munas akan membuat peraturan yang mengatur diskualifikasi calon itu.

(Baca: Agung Laksono: Makanya dari Awal Saya Minta KPK Kawal Munas Golkar)

"Saya ingin munas yang bersih, tapi terus terang kadang sulit untuk membuktikannya," ucap Aburizal.

Sementara, untuk mengurangi potensi politik uang ini, Aburizal sepakat bahwa Munas mendatang tidak perlu memakai surat dukungan.

Dalam Munas Bali yang digelar akhir 2014 lalu, bakal calon harus mengantongi surat dukungan minimal 30 persen dari 529 suara DPD I dan II serta organisasi sayap Golkar.

"Saya juga akan himbau caketum untuk tidak melakukan politik uang dalam bentuk apapun juga," ujar Aburizal.

(Baca: Nurdin: DPD II Golkar Dijanjikan 10.000 Dollar Singapura untuk Beri Surat Dukungan)

Sebelumnya, isu politik uang disuarakan Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid. Menurut dia, ada pengakuan dari salah satu Ketua DPD II di wilayah Sulawesi Utara yang dijanjikan uang oleh seorang calon ketua umum untuk memberikan surat dukungan.

"Pengakuan DPD II dia dijanjikan 10.000 Dollar Singapura untuk memberi surat dukungan," kata Nurdin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/2/2016).

(Baca: Isu Politik Uang yang Memanas Jelang Munas Golkar)

Dugaan politik uang ini dibicarakan oleh para Ketua DPD I saat berkumpul di kediaman Nurdin, Rabu (17/2/2016) malam.

Dalam pertemuan itu, lahir sejumlah kesepakatan untuk menghindari politik uang. Salah satunya, DPD I dan II Golkar dalam menerima sosialisasi dari Caketum, juga tidak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan.

Kompas TV Setnov Optimis Maju Jadi Caketum Golkar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com