Aburizal Akan Ditinggal jika Tolak Munas Rekonsiliasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden ke-3 RI yang juga mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, BJ Habibie, meminta musyawarah nasional rekonsiliasi tetap digelar meski kubu Aburizal Bakrie menolak.

Hal tersebut disampaikan Habibie saat menerima Poros Muda Partai Golkar di kediamannya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2016) malam.

"Jadi, kalau tidak mau bergabung dengan munas, akan ditinggal. Kami tetap akan menyelenggarakan munas," kata anggota Poros Muda Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab, seusai pertemuan tertutup dengan Habibie.

Sirajuddin datang ke kediaman Habibie untuk membahas proses islah Golkar bersama anggota Poros Muda Golkar lain, di antaranya Andi Sinulingga, Ahmad Dolly Kurnia, Ace Hasan Syadzily, Melki Lakalena, dan Fayakhun Andriadi.

Adapun Habibie didampingi oleh Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Munas Riau Akbar Tandjung yang sudah tiba lebih dulu. (Baca: Habibie Tidak Mau Golkar Dipimpin Sosok yang Hanya Andalkan Uang)

Andi Sinulingga menambahkan, Habibie dalam waktu dekat hendak mempertemukan Aburizal dan Agung.

Dia ingin berkomunikasi terlebih dahulu kepada keduanya mengenai rencana munas rekonsiliasi ini.

Jika Aburizal dan Agung sama-sama menyetujui usulan ini, itu akan lebih baik. Namun, jika salah satu atau kedua-duanya tak setuju, munas tetap harus digelar. (Baca: Petuah Jusuf Kalla, Pertikaian Golkar di Senayan Harus Diselesaikan)

"Pak Habibie mengatakan, kita akan selesaikan ini secara kekeluargaan, tetapi kalau tidak bisa, kita akan jalan sendirian menggelar munas," ujarnya.

Nantinya, Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi akan bersidang untuk menentukan mekanisme penyelenggaraan munas. (Baca: Kubu Agung: Kubu Aburizal seperti Jilat Ludah Sendiri Ingin Dukung Pemerintah)

Mahkamah Partai rencananya akan memulai rapat awal pada selasa pekan depan. Sejauh ini, kubu Agung menerima langkah islah melalui mekanisme Mahkamah Partai.

Namun, kubu Aburizal menolak pelaksanaan munas dan menganggap Mahkamah Partai ilegal untuk bersidang. (Baca: Nurdin: Seluruh DPD I Golkar Tolak Munas Sebelum 2019)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid menganggap Mahkamah Partai hasil Munas Riau 2009 yang dipimpin Muladi ilegal karena sudah habis masa berlakunya pada 31 Desember 2015.

Nurdin mengklaim Munas Bali yang sah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menurut dia berlaku serta-merta.