Anggota Komisi I Sarankan Pemerintah Penuhi Permintaan Din Minimi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin menilai pemerintah seharusnya memenuhi permintaan yang diajukan kelompok Din Minimi.

Menurut dia, tidak ada satu pun permintaan Din yang bersifat disintegratif.

"Jadi sudah selayaknya pemerintah dan DPR menindaklanjuti permintaan ini. Tidak ada yang berat. Karena Din Minimi warga negara Indonesia juga, perlu diperhatikan," kata Zainuddin dalam pesan singkatnya, Kamis (31/12/2015).

Setidaknya, ada enam permintaan yang diajukan kelompok Din Minimi kepada Kepala BIN Sutiyoso sebelum menyerahkan diri.

Salah satunya adalah meminta amnesti kepada Presiden Joko Widodo.

Ia menambahkan, langkah BIN yang melakukan upaya persuasif untuk meminta kelompok Din Minimi menyerah patut diapresiasi.

Keberhasilan BIN, menunjukkan bahwa konflik vertikal yang dilakukan kelompok bersenjata dapat diselesaikan dengan cara-cara tanpa pelibatan kekuatan militer.

Bahkan, ia menambahkan, metode yang digunakan BIN seharusnya dapat dikembangkan untuk menangani kasus lain di wilayah lain, terutama terorisme.

"Meskipun ada faktor sosiologis politik yang tentu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Tapi ini keberhasilan dalam skala kecil pascaperdamaian Helsinski," ujarnya.