Politisi PPP: Terlalu Prematur Minta Pak Setya Novanto Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PPP DPR, Arsul Sani, menilai, saat ini masih terlalu dini untuk meminta Setya Novanto mundur sementara dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Arsul hanya meminta Novanto menjalani proses di Mahkamah Kehormatan Dewan setelah dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

"Saya kira terlalu prematur saat ini untuk minta Pak SN mundur. Yang perlu kita minta adalah beliau komitmen untuk menjalani proses pemeriksaan di MKD dengan benar," kata Arsul saat dihubungi, Rabu (18/11/2015).

Hal yang sama juga dikatakan Arsul saat disinggung perlukah persoalan yang disampaikan Sudirman dibawa ke ranah hukum.

Menurut dia, lebih baik alat bukti dilengkapi terlebih dahulu sebelum diproses hukum. (Baca: Fadli Zon: Mungkin Pak Novanto Dijebak)

"Jadi, soal dibawanya kasus ini ke ranah hukum tidak didasarkan pada pertimbangan atau kepentingan politik tertentu," ujarnya.

Berbagai pihak mendorong agar Novanto mundur sementara sebagai Ketua DPR selama proses di MKD berlangsung. (Baca: Setya Novanto Diminta Mengundurkan Diri Sementara sebagai Ketua DPR)

Anggota Komisi VII DPR, Adian Napitupulu, mengatakan, Novanto perlu nonaktif agar MKD bisa menyelidiki kasus ini tanpa adanya intervensi.

"Harus dipastikan proses penyelidikan berjalan terbuka tanpa intervensi, belajar dari kasus Donald Trump," kata Adian. (Baca: Adian: Setya Novanto Harus Dinonaktifkan agar Tidak Ada Lagi Intervensi)

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa sebelumnya menilai, Novanto telah melakukan perbuatan yang tidak patut jika benar terbukti mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.

"Tidak ada pilihan bagi kami, sebagai anggota ya harusnya malu dengan Novanto. Kalau perlu dia seorang gentlemen, ya mundur. Ini kan mempermalukan DPR," kata Desmond. (Baca: Politisi Gerindra: Setya Novanto Sebaiknya Mundur karena Permalukan DPR)

Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. (Baca: JK Terganggu Namanya Dicatut)

Novanto juga disebut meminta PT Freeport untuk melakukan divestasi saham sebesar 49 persen untuk pembangunan proyek listrik di Timika. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.

Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

"Presiden khusus dengan Freeport sangat perhatian, khususnya bagi hasil, CSR, untuk kepentingan rakyat dan rakyat Papua. Kita tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan," kata Novanto.