Setya Novanto Diminta Mengundurkan Diri Sementara sebagai Ketua DPR

Kompas.com - 17/11/2015, 12:13 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (dua kiri), tiba di ruang Nusantara IV gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015). Pertemuan Presiden Jokowi dan DPR ini akan membahas sejumlah isu, salah satunya terkait pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES RODERICK ADRIAN MOZESPresiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (dua kiri), tiba di ruang Nusantara IV gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015). Pertemuan Presiden Jokowi dan DPR ini akan membahas sejumlah isu, salah satunya terkait pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat transparan dalam mengusut laporan Menteri ESDM Sudirman Said.

Sudirman melaporkan Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

"Kami juga mendesak terlapor, Setya Novanto, untuk sementara mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR RI sampai ada putusan tetap dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)," kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK Ronald Rofiandri melalui pesan singkatnya, Selasa (17/11/2015), seperti dikutip Antara.

Ronald menegaskan, MKD harus menginformasikan kepada publik secara transparan selama proses pengusutan kasus itu. Rapat-rapat MKD diminta dilaksanakan secara terbuka, mulai dari pemeriksaan hingga pengambilan keputusan.

Hal ini untuk memastikan penanganan etik berada pada koridor undang-undang dan Kode Etik DPR RI. (Baca: Setya Novanto, Calon Ketua DPR yang "Akrab" dengan KPK)

Mengingat posisi terlapor merupakan Ketua DPR RI, dia meminta MKD bertindak imparsial dan tidak menerima intervensi apa pun serta tidak takut dengan tekanan dari pihak mana pun.

"Hal ini juga untuk mencegah terulangnya preseden buruk dari ketertutupan pemeriksaan Setya Novanto dalam kasus Donald Trump, yang tidak transparan dan akuntabel," katanya. (Baca: "MKD Jangan Jadi 'Dewi Fortuna' bagi Setya Novanto seperti Kasus Sebelumnya")

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kegagalan untuk menjalankan pemeriksaan etik dalam kasus tersebut secara terbuka, menurut dia, akan membuat wibawa DPR makin terpuruk.

"Preseden membuka persidangan etik telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akil Mochtar. DPR hendaknya mengikuti preseden yang baik tersebut untuk mencegah keterpurukan wibawa parlemen lebih buruk lagi," kata Ronald.

Setya Novanto tetap membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Nasional
Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Nasional
Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Nasional
Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Nasional
Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Nasional
Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Nasional
Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Nasional
Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Nasional
KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

Nasional
Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Nasional
Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Nasional
Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Nasional
Jokowi: Santri Seharusnya Tak Lagi Cari Kerja tapi Ciptakan Kesempatan Kerja

Jokowi: Santri Seharusnya Tak Lagi Cari Kerja tapi Ciptakan Kesempatan Kerja

Nasional
Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

Nasional
Ketua DPR: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19

Ketua DPR: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.