Kompas.com - 18/11/2015, 11:06 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah) memberikan keterangan pers seusai pertemuan di ruang Nusantara IV gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015). Pertemuan Presiden Jokowi dan DPR ini membahas sejumlah isu, salah satunya terkait pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES RODERICK ADRIAN MOZESPresiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah) memberikan keterangan pers seusai pertemuan di ruang Nusantara IV gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015). Pertemuan Presiden Jokowi dan DPR ini membahas sejumlah isu, salah satunya terkait pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Ketua DPR Setya Novanto untuk melakukan perlawanan hukum terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta petinggi PT Freeport berinisial MS.

Fadli menilai, Sudirman dan petinggi Freeport itu telah melakukan pencemaran nama baik karena bekerja sama dengan menuding Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kalau saya (jadi Setya Novanto), saya pidanakan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/11/2015).

Fadli merasa aneh kenapa pertemuan Novanto dan pengusaha minyak Reza Chalid dengan petinggi PT Freeport itu bisa direkam. (Baca: "Aburizal Akan Beri Sanksi Tegas jika Setya Novanto Bersalah")

Dia curiga, petinggi PT Freeport itu yang sengaja merekam pertemuan untuk menjebak Novanto. Lantas, petinggi Freeport itu bekerja sama dengan Sudirman Said untuk memublikasikan hal ini.

"Mungkin saja Pak Novanto dijebak," ucap dia.

Fadli menambahkan, sejak awal, PT Freeport hendak meminta bantuan DPR untuk memuluskan renegosiasi kontrak Freeport. (Baca: Politisi Gerindra: Setya Novanto Sebaiknya Mundur karena Permalukan DPR)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia juga menilai, Sudirman Said selama ini banyak memberikan kelonggaran kepada Freeport, misalnya memperpanjang izin ekspor Freeport.

"Pemberian izin ini melanggar Undang-Undang Minerba," ucap Fadli.

Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.