Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Matangkan Paket Kebijakan Ekonomi Keenam

Kompas.com - 02/11/2015, 21:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerbitkan paket kebijakan ekonomi tahap VI. Saat ini paket kebijakan itu tengah dimatangkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Masih ada bbeberapa pendalaman yang harus dilakukan," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Dia menjelaskan, pendalaman akan dilakukan dalam satu kali lagi rapat terbatas untuk mematangkan paket itu. Pendalaman itu ada kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah dan penyesuian keputusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menuturkan bahwa paket kebijakan keenam yang akan diumumkan pemerintah akan menyinggung soal kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku belum dapat menyampaikan substansi paket kebijakan tersebut. Ia mengatakan bahwa diperlukan satu kali rapat lagi sebelum paket kebijakan itu disampaikan secara resmi.

"Nah, biarkan saya rapat sekali lagi, kalau enggak besok, Rabu pagi. Kalau nanti Presiden inginnya (diumumkan) Rabu sore, kita sudah siap," ungkap Darmin.

Pemerintah sudah menerbitkan lima paket kebijakan sebelumnya. Paket-paket kebijakan ini dikeluarkan untuk menggerakan perekonomian dalam negeri di tengah perlambatan yang terjadi akibat faktor global. Di dalam kelima paket kebijakan itu, pemerintah melakukan deregulasi terutama pemangkasan izin secara besar-besaran, memberikan insentif ke pelaku usaha, hingga penguatan daya beli masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com