Hanura Tak Masalah jika Jokowi Beri Kursi Menteri ke PAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Hanura di DPR Nurdin Tampubolon menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo jika memang ingin memberikan kursi kabinet kepada Partai Amanat Nasional.

Namun, dia berharap kader PAN yang dipilih merupakan profesional di bidangnya. Perombakan kabinet bukan hanya karena bagi-bagi kekuasaan.

"Kalau memang Presiden menemukan kader di PAN yang mampu membantu pemerintahan, menggerakkan bidang ekonomi, kita oke," kata Nurdin kepada Kompas.com, Minggu (17/10/2015).

Nurdin menjelaskan, PAN memutuskan bergabung dengan pemerintah atas lobi-lobi yang dilakukan oleh parpol Koalisi Indonesia Hebat, termasuk Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. (Baca: Pemberian Kursi Menteri Dinilai Bisa Mengikat PAN di Pemerintahan)

Tujuannya agar seluruh program pemerintah bisa didukung oleh DPR. Namun, bukan berarti hal tersebut membuat Presiden melakukan praktik bagi-bagi kekuasaan.

"Semuanya harus berdasarkan profesionalisme," ujarnya. (Baca: Apakah Para Menteri Masih Ingat Nawacita?)

Nurdin pun tak masalah jika kader PAN nantinya akan menggantikan jabatan yang diemban oleh kader Hanura di kabinet. Hanura saat ini memiliki dua menteri di kabinet kerja, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi serta Menteri Perindustrian Saleh Husin.

"Tetap kita serahkan kepada Presiden, bukan kita yang menentukan. Sesuai konstitusi kita, itu adalah hak prerogatif Presiden," ucapnya.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto sebelumnya menilai, setahun kinerja pemerintahan masih belum maksimal. (Baca: Rakyat Tak Puas Kinerja Kabinet, PAN Siapkan Menteri)

Sebagai partai yang baru masuk mendukung pemerintahan, PAN siap untuk membantu, salah satunya dengan menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri dalam Kabinet Kerja.

"Rakyat tidak puas dari ekspektasi selama ini, baik dari sisi ekonomi, penegakan hukum, dan bidang politik," kata Yandri saat dihubungi.