Pilkada dengan Calon Tunggal Berpotensi Alami Pengulangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah memperbolehkan pasangan calon tunggal untuk tetap mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Namun, mekanisme pemilihan yang diatur oleh MK berpotensi membuat pelaksanaan pilkada dilakukan sebanyak dua kali.

Saat membacakan pertimbangan putusan, Hakim Suhartoyo mengatakan bahwa MK tidak sependapat dengan keinginan pemohon agar pemilihan calon tunggal menggunakan kotak kosong dalam surat suara. 

MK memberi norma baru bahwa pemilihan calon tunggal dilakukan dengan menggunakan kolom setuju dan tidak setuju.

"Apabila yang memilih kolom setuju lebih banyak, maka calon tunggal itu ditetapkan sebagai kepala daerah. Tetapi, jika lebih banyak yang memilih tidak setuju, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda," ujar Suhartoyo, dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2015).

Dengan demikian, jika pemilih lebih banyak yang memilih kolom tidak setuju, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan tetap ditunda pada periode berikutnya. Hal ini memungkinkan persiapan dan pembiayaan pilkada dilakukan sebanyak dua kali.

Hakim Konstitusi beranggapan bahwa penundaan tersebut tidak melanggar hak konstitusi warga negara, karena penundaan dilakukan atas pilihan pemilih yang lebih banyak menyatakan tidak setuju terhadap pasangan calon. Permohonan uji materi ini diajukan oleh pakar komunikasi politik Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Mereka mengajukan uji materi Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. (Baca: MK Putuskan Calon Tunggal Tetap Mengikuti Pilkada Serentak)

Pada intinya, para pemohon merasa hak konstitusional pemilih dirugikan apabila pemilihan kepala daerah serentak di suatu daerah mengalami penundaan hingga 2017. Pasalnya, UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah.

Saat ini, ada tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan. Daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (Baca: MK: Calon Tunggal Dipilih Melalui Kolom "Setuju" dan "Tidak Setuju")