MK Putuskan Calon Tunggal Tetap Mengikuti Pilkada Serentak - Kompas.com

MK Putuskan Calon Tunggal Tetap Mengikuti Pilkada Serentak

Kompas.com - 29/09/2015, 13:47 WIB
KOMPAS/HERU SRI KUMORO Spanduk minta dukungan dan ajakan menyukseskan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang terpasang di Kantor KPU, Jakarta. Pilkada serentak tahun ini akan diikuti 269 daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015.

"Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa undang-undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasan tertinggi di tangan rakyat.

Selain itu, MK menimbang perumusan norma UU Nomor 8 tahun 2015, yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum. Hal itu dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Jadi, syarat mengenai jumlah pasangan calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih.

"Menimbang hak untuk dipilh dan memilih tidak boleh tersandera aturan paling sedkit dua paslon (pasangan calon). Pemilihan harus tetap dilaksanakan meski hanya ada satu paslon," ujar hakim Suhartoyo.

Permohonan tersebut diajukan oleh pakar komunikasi politik Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Mereka mengajukan uji materi Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. (Baca Effendi Gazali Optimistis MK Hilangkan Diskriminasi soal Calon Tunggal Pilkada(

Pada intinya, para pemohon merasa hak konstitusional pemilih dirugikan apabila pemilihan kepala daerah serentak di suatu daerah mengalami penundaan hingga 2017. Pasalnya, UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah.

Saat ini, ada tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan. Daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). KPU telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada di ketiga daerah itu ditunda hingga pilkada periode berikutnya, yakni 2017.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho

Terkini Lainnya

Bupati Pakpak Bharat Diduga Instruksikan Semua Kepala Dinas untuk Atur Pengadaan

Bupati Pakpak Bharat Diduga Instruksikan Semua Kepala Dinas untuk Atur Pengadaan

Nasional
Tiba di Surabaya, Jokowi Langsung Jalan-jalan ke Tunjungan Plaza

Tiba di Surabaya, Jokowi Langsung Jalan-jalan ke Tunjungan Plaza

Nasional
Cerita Fatmawati dan 5 Putrinya Lolos dari Kebakaran Hebat di Rumahnya

Cerita Fatmawati dan 5 Putrinya Lolos dari Kebakaran Hebat di Rumahnya

Regional
'Jangan Sampai Ambisi Pribadi Rusak Tata Negara di Indonesia'

"Jangan Sampai Ambisi Pribadi Rusak Tata Negara di Indonesia"

Nasional
Uang Suap Bupati Pakpak Bharat Diduga untuk Amankan Kasus Hukum Istrinya

Uang Suap Bupati Pakpak Bharat Diduga untuk Amankan Kasus Hukum Istrinya

Nasional
Bupati Pakpak Bharat Diduga Terima Suap Rp 550 Juta dari Kontraktor

Bupati Pakpak Bharat Diduga Terima Suap Rp 550 Juta dari Kontraktor

Nasional
Kim Jong Un Ingin Memodernisasi Pabrik Kaca Taegwan

Kim Jong Un Ingin Memodernisasi Pabrik Kaca Taegwan

Internasional
Titik Terang Misteri Kematian Bapak dan Anak Asal Lahat di Sukabumi

Titik Terang Misteri Kematian Bapak dan Anak Asal Lahat di Sukabumi

Regional
KPK Tetapkan Bupati Pakpak Bharat dan Kepala Dinas PUPR sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Pakpak Bharat dan Kepala Dinas PUPR sebagai Tersangka

Nasional
Warga Keluhkan Pasangan Mesum di Rumah Kos, Polisi Amankan 4 Mahasiwa

Warga Keluhkan Pasangan Mesum di Rumah Kos, Polisi Amankan 4 Mahasiwa

Regional
Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Dalam Drum Ditemukan Pemulung di Bogor

Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Dalam Drum Ditemukan Pemulung di Bogor

Regional
Puting Beliung Terjang Madiun, Empat Rumah Rata dengan Tanah

Puting Beliung Terjang Madiun, Empat Rumah Rata dengan Tanah

Regional
Tunawisma Pahlawan dalam Serangan Melbourne Kini Diseret ke Pengadilan

Tunawisma Pahlawan dalam Serangan Melbourne Kini Diseret ke Pengadilan

Internasional
Tiba di Surabaya dari Papua, Ini Agenda Kunjungan Kerja Jokowi Senin Besok

Tiba di Surabaya dari Papua, Ini Agenda Kunjungan Kerja Jokowi Senin Besok

Nasional
3 Fakta Unik Harimau Sumatera 'Atan Bintang', Disebut Pintar hingga Sulit Dievakuasi

3 Fakta Unik Harimau Sumatera 'Atan Bintang', Disebut Pintar hingga Sulit Dievakuasi

Regional

Close Ads X