Selasa, KPPU Gelar Sidang Perdana Kasus Kartel Daging Sapi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang perdana kasus dugaan kartel daging sapi pada Selasa (15/9/2015). Sedikitnya 32 perusahaan penggemukan daging sapi atau feedloter menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Besok KPPU akan sidang perdana terhadap dugaan kartel daging sapi, ini masih dugaan. Karena kartel daging sapi itu, sidangnya akan kita lakukan secara terbuka. Saya kira teman-teman wartawan bisa ikut dalam proses persidangan itu. Nanti kita buktikan adanya kartel itu bener atau enggak," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Jakarta, Senin (14/9/2015).

Mengenai perusahaan mana saja yang diduga terlibat kartel sapi, Syarkawi enggan menyebutkannya.

"Nanti besok saja, lokalnya berapa, apakah ada luar negerinya atau tidak, besok saja," sambung Syarkawi.

Hari ini, sejumlah pengurus KPPU menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan dengan Wapres, Syarkawi melaporkan kegiatan KPPU. Mereka juga berdiskusi mengenai kebijakan terkait komoditas pangan, khususnya mengenai kelangkaan daging sapi yang terjadi bulan lalu.

KPPU mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk tidak mengulangi kesalahan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dalam mematok target swasembada daging. (baca: KPPU Ingatkan Jokowi Tak Ulangi Kesalahan SBY Terkait Target Swasembada Daging)

Menurut Ketua KPPU Syarkawi Rauf, target swasembada daging dalam lima tahun tidak realistis. Swasembada daging paling tidak bisa dicapai dalam waktu 10 tahun atau dalam dua periode pemerintahan.

"Ini saya sampaikan bahwa jangan sampai target swasembada dibuat agresif dan cenderung mengulangi kekeliruan yang terjadi di masa lalu, di lima tahun kedua SBY ada juga target swasembada yang dibuat pemerintah. Padahal di 2009 kita masih impor kurang lebih 60 persen kebutuhan daging semuanya," kata Syarkawi.

Menurut dia, jika pemerintahan SBY ketika itu ingin mencapai swasembada daging sapi pada 2015, maka pemerintah harus mengurangi impor daging hingga 50 persen dalam lima tahun pemerintah. Setiap tahunnya, pemerintah sedianya mengurangi 10 persen impor daging. Namun, impor daging terus dilakukan tanpa adanya pengurangan berarti. (baca: Target Swasembada Daging Pemerintah Dinilai Ambisius)

"Artinya dibagi dengan pertumbuhan populasi sapi lokal akibatnya akan terjadi kelangkaan. Ini yang kita sampaikan ke Wapres bahwa jangan sampai hal-hal di masa lalu, sudah pernah terjadi, berulang lagi sekarang sehingga enggak menciptakan kelangkaan," papar Syarkawi.

Atas dasar itu, KPPU menyarankan agar target swasembada daging dibuat dalam jangka menegah atau jangka panjang sehingga lebih mungkin tercapai.