KPPU Ingatkan Jokowi Tak Ulangi Kesalahan SBY Terkait Target Swasembada Daging

Kompas.com - 14/09/2015, 13:26 WIB
Pedagang menata daging sapi di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Senin (10/8/2015). Sejak dua bulan terakhir, harga daging terus naik mulai Rp 130.000 hingga Rp 140.000 per kilogram. Tingginya harga daging berakibat sepinya pembeli. SERAMBI / BEDU SAINIPedagang menata daging sapi di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Senin (10/8/2015). Sejak dua bulan terakhir, harga daging terus naik mulai Rp 130.000 hingga Rp 140.000 per kilogram. Tingginya harga daging berakibat sepinya pembeli.
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk tidak mengulangi kesalahan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam mematok target swasembada daging.

Menurut Ketua KPPU Syarkawi Rauf, target swasembada daging dalam lima tahun tidak realistis. Swasembada daging paling tidak bisa dicapai dalam waktu 10 tahun atau dalam dua periode pemerintahan.

"Ini saya sampaikan bahwa jangan sampai target swasembada dibuat agresif dan cenderung mengulangi kekeliruan yang terjadi di masa lalu, di lima tahun kedua SBY ada juga target swasembada yang dibuat pemerintah. Padahal, di 2009 kita masih impor kurang lebih 60 persen kebutuhan daging semuanya," kata Syarkawi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (14/9/2015).

Syarkawi dan sejumlah pengurus KPPU mendatangi Wapres untuk menyampaikan laporan terkait kegiatan KPPU. Mereka juga berdiskusi mengenai kebijakan terkait komoditas pangan, khususnya mengenai kelangkaan daging sapi yang terjadi bulan lalu. (baca: Target Swasembada Daging Pemerintah Dinilai Ambisius)

Menurut dia, jika pemerintahan SBY ketika itu ingin mencapai swasembada daging sapi pada 2015, maka pemerintah harus mengurangi impor daging hingga 50 persen dalam lima tahun pemerintah. Setiap tahunnya, pemerintah sedianya mengurangi 10 persen impor daging. Namun, impor daging terus dilakukan tanpa adanya pengurangan.

"Artinya dibagi dengan pertumbuhan populasi sapi lokal akibatnya akan terjadi kelangkaan. Ini yang kita sampaikan ke Wapres bahwa jangan sampai hal-hal di masa lalu, sudah pernah terjadi, berulang lagi sekarang sehingga enggak menciptakan kelangkaan," papar Syarkawi.

Atas dasar itu, KPPU menyarankan agar target swasembada daging dibuat dalam jangka menegah atau jangka panjang sehingga lebih mungkin tercapai. Terlebih lagi, sulit bagi pemerintah untuk menutup keran impor daging belakangan ini. Biaya logistik pengiriman sapi ke Jakarta dari NTB, Bali, atau pun Sulawesi Selatan masih tergolong tinggi. (baca: Swasembada Daging Sapi Butuh Dukungan Semua Pihak)

"70 persen daging kan kebutuhannya ada di Jakarta dan sekitarnya, pasokannya ada dari Australia. Harapannya ada dari NTB, Bali, Sulsel, yang merupakan sentra sapi, tetapi kita tahu punya masalah logistik yang masih sangat sulit, biayanya mahal. Sehingga semuanya sulit untuk memasok sapi dari luar Jawa ke Jakarta," kata Syarkawi.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki data statistik terkait daging sapi. Masih terjadi perbedaan data antara satu lembaga dengan lembaga lainnya terkait konsumsi daging sapi, atau pun populasi sapi.

"Belum lagi berapa sih konversi satu ekor sapi kalau dikonversi menjadi daging berapa kilo gram, ini semua memang yang butuh pembenahan, jadi belum tahu berapa sapi yang kita siapkan untuk swasembada," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JK: Airlangga Donor Plasma Konvalesen sebagai Rasa Syukur Sembuh Covid-19

JK: Airlangga Donor Plasma Konvalesen sebagai Rasa Syukur Sembuh Covid-19

Nasional
Tito Karnavian Sebut Komjen Listyo Sigit Sosok yang Cerdas

Tito Karnavian Sebut Komjen Listyo Sigit Sosok yang Cerdas

Nasional
Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

Nasional
Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Nasional
Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

Nasional
Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Nasional
Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Nasional
Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Nasional
Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

Nasional
Donasikan Plasma Konvalesen, Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19?

Donasikan Plasma Konvalesen, Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19?

Nasional
Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

Nasional
PMI Butuh Lima Kali Lipat Jumlah Donor Plasma Konvalesen

PMI Butuh Lima Kali Lipat Jumlah Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ada Kekeliruan dalam Surat Panggilan Anak Rhoma Irama

Kuasa Hukum Sebut Ada Kekeliruan dalam Surat Panggilan Anak Rhoma Irama

Nasional
UPDATE 18 Januari: 9.086 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 18 Januari: 9.086 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X