Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menakar Kekuatan Politik Pemerintah Setelah PAN Berubah Haluan

Kompas.com - 03/09/2015, 08:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam barisan parpol pendukung pemerintah diprediksi akan mengubah konstelasi politik di DPR. Sebagai fraksi kelima terbesar dalam perolehan kursi, suara PAN di Senayan cukup diperhitungkan. (Baca: KMP Yakin Tetap Solid meski Tanpa PAN)

"Dengan masuknya PAN ke KIH, jelas berubah peta politik dan turbulensi politik di Senayan. Dengan begitu, dukungan politik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi semakin kuat," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Kamis (3/9/2015).

Sebelum PAN bergabung, jumlah kursi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Hanura di DPR sebanyak 207 kursi. Dengan masuknya PAN yang pada Pemilu Legislatif 2014 memperoleh 49 kursi, jumlah kursi KIH menjadi 256 dari 560 kursi anggota Dewan periode 2014-2019. (Baca: Bagi Aburizal, Sah-sah Saja PAN Pilih ke Luar dari KMP)

Analis politik Sidin Constitution itu menambahkan, pemerintah perlu memutar otak agar PAN tak hanya bergabung sementara saja. Ia memperkirakan, perombakan Kabinet Kerja jilid kedua bisa saja terjadi untuk mengokohkan keinginan PAN berkoalisi. Dalam politik, menurut dia, lobi-lobi untuk memperoleh jabatan di struktur pemerintahan sangat mungkin terjadi. (Baca: Yenny Wahid: Pemerintah Harus Manfaatkan Dukungan PAN)

"Dalam sistem presidensial tidak ada koalisi, yang ada hanya persekongkolan. Bicara apa, dapat apa dan bagaimana," ujarnya.

Resmi bergabung

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyatakan, PAN secara resmi akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang terjadi. Manuver politik PAN itu, menurut Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, bahkan telah disetujui Amien Rais. (Baca: PAN Gabung ke Pemerintah, Zulkifli Yakin Jumlah Investor Akan Meningkat)

Akan tetapi, perubahan sikap politik PAN membuat Koalisi Merah Putih terkejut. Sebab, keputusan itu diambil sebelum ada pembahasan PAN di dalam koalisi.

"Sampai sejauh ini, kami belum pernah membicarakan tentang hal ini (dukungan PAN ke pemerintah)," kata Presiden PKS Sohibul Iman kepada Kompas.com, Rabu (2/9/2015).

Sohibul mengatakan, sikap PAN dalam memberikan dukungan kepada pemerintah hingga kini belum jelas. Belum diketahui apakah nantinya PAN akan bergabung ke dalam KIH atau hanya sekadar mendukung pemerintahan.

"Kalau dari konferensi pers kemarin di Istana, dalam hal ini saya melihat dukungannya merepresentasikan Pak Jokowi, bukan merepresentasikan KIH," ujarnya.

Meski demikian, Sohibul menghargai keputusan politik yang diambil PAN tersebut. Ia berharap, PAN dapat menjembatani hubungan antara KIH dan KMP agar lebih baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB, Nasdem dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com