Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Yasonna, Puan Tak Di-"reshuffle" karena Berprestasi

Kompas.com - 13/08/2015, 14:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menjadi satu-satunya menko yang tidak diganti oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang juga rekan separtai Puan di PDI Perjuangan,  menganggap hal tersebut karena Puan berprestasi.

"Berprestasi dong. Kan kalau tidak berprestasi, atau tidak komunikatif (akan diganti)," ujar Yasonna di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Namun, Yasonna tidak mengungkap alasan lebih jauh prestasi yang diraih Puan selama 10 bulan menjabat sebagai menteri. Menurut dia, mengganti menteri kabinet merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara.

"Itu hak urusan prerogatif Presiden," kata Yasonna.

Puan adalah simbol dukungan partai

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai wajar jika Presiden Jokowi mempertahankan Puan Maharani. Ia menganggap dukungan PDI Perjuangan terhadap Puan sangat tinggi.

"Puan memiliki modal sosial yang tinggi karena Puan adalah simbol dukungan dari partai yang mengusung Jokowi. Modal sosial ini yang besar. Kita tak bisa menutup mata," kata Hendrawan.

Tak hanya itu, Hendrawan juga menilai sosok Puan memiliki komunikasi yang baik dengan DPR karena pengalaman Puan sebagai Ketua Fraksi PDI-P di DPR. Kinerja Puan juga dinilai maksimal karena berjalannya program-program, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Dalam perombakan kabinet, Jokowi mengganti tiga menko, yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menko Maritim. Hanya Puan, putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang aman di posisinya sebagai Menko PMK.

Ketiga menko yang dilantik itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; ekonom Rizal Ramli yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, menggantikan posisi Indroyono Soesilo; dan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution yang dilantik sebagai Menko Perekonomian.

Sementara itu, Sofjan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian, dilantik sebagai Kepala Bappenas untuk menggantikan Andrinof Chaniago. Selanjutnya, Jokowi juga melantik Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Kemudian, Pramono Anung, politisi PDI-P, dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Pramono menggantikan posisi Andi Widjajanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com