Ketua Umum PAN Salahkan MK soal Calon Tunggal di Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tidak terkejut dengan adanya 11 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dan satu daerah yang tidak memiliki pendaftar pilkada. Menurut dia, menurunnya minat untuk mendaftarkan diri dalam pilkada ini disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD mundur saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

"Ini karena putusan MK," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Zulkifli menjelaskan, calon kepala daerah kebanyakan datang dari anggota DPRD setempat. Akibat putusan MK, banyak anggota DPRD yang ragu dan akhirnya membatalkan niat menjadi kepala daerah.

"Semakin sulit mencari calon-calon pemimpin di daerah itu," ujar Ketua MPR itu.

Zulkifli menilai, harus ada aturan untuk menyiasati agar calon tunggal tetap bisa maju sebagai calon kepala daerah. Dia tidak setuju dengan peraturan KPU untuk memundurkan waktu pelaksanaan pilkada di daerah yang memiliki calon tunggal.

"Kalau (waktu pendaftaran) sudah diperpanjang tiga hari dan tetap tidak ada calon lain yang maju, seharusnya calon tunggal itu tetap bisa mengikuti pilkada dan berarti secara mayoritas telah dipilih rakyat. KPU bisa menetapkan sebagai kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati, maupun wali kota," ujarnya.

Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (29/7/2015) terkait pendaftaran calon kepala daerah menunjukkan, ada 12 daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon. KPU akan menambahkan waktu pendaftaran bagi daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon.

Daerah-daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon ialah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara; Kabupaten Serang, Banten; Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; dan Purbalingga, Jawa Tengah.

Selain itu, pendaftar dengan satu pasangan calon juga terdapat di Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan, di Jawa Timur. Kemudian, terdapat juga di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur; Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; Kota Samarinda di Kalimantan Timur; dan Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

Adapun satu-satunya daerah yang sama sekali belum memiliki pasangan calon terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara.

KPU akan memberi tambahan waktu tiga hari bagi ke-12 daerah tersebut. Jika dalam waktu tersebut tak ada calon lain yang mendaftar, KPU akan menunda pilkada di 12 daerah tersebut pada 2017 mendatang.