Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Yang Paling Penting Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 13/07/2015, 18:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya rekam jejak yang baik dari seorang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Latar belakang institusi bukan suatu persoalan jika calon tersebut memiliki rekam jejak yang baik.

"Selama dia punya track record yang baik, jujur, pintar, punya kemampuan, ya enggak apa-apa dari mana pun, Polri, kejaksaan, tentara, sipil, pengacara, silakan saja. Saya kira ukurannya bukan dari mananya, tapi kemampuannya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (13/7/2015).

Panita Seleksi Calon Pimpinan KPK akan mengumumkan hasil seleksi tahap kedua pada Selasa (14/7/2015) besok.

Anggota sekaligus Juru Bicara Pansel KPK Betti Alisjahbana mengungkapkan, pansel juga telah membahas tanggapan masyarakat beserta hasil tes obyektif. Pembahasan dilakukan oleh pansel pada rapat pleno yang digelar 11-12 Juli 2015.

Betti melanjutkan, seleksi tahap kedua calon pimpinan KPK berlangsung dengan lancar pada 8 Juli 2015. Terdapat 190 calon yang mengikuti seleksi tahap kedua dari 194 calon yang lolos seleksi tahap pertama. (Baca: Pansel Diskualifikasi Sejumlah Capim KPK yang Mencontek)

Para calon pimpinan KPK diberi soal pilihan ganda seputar perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, UU KPK, serta pengorganisasian lembaga KPK.

Tiap calon diberikan waktu 90 menit untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah selesai menjawab soal pilihan ganda, semua calon pimpinan KPK diharuskan membuat makalah dengan judul "Permasalahan Korupsi di Indonesia." (baca: Pansel KPK Juga Akan Telusuri Kabar Capim Punya Dua Istri)

Adapun makalah tersebut harus menjabarkan kondisi dan perkembangan korupsi serta penanggulangannya, tantangan kelembagaan KPK dan hubungannya dengan lembaga penegak hukum lain, serta strategi dan rencana aksi penanggulangan korupsi. Masing-masing calon diberi waktu tiga jam untuk membuat makalah maksimal 10 halaman dengan tulisan tangan dan dilarang melihat referensi apa pun.

Semua makalah yang dibuat calon pimpinan KPK kemudian dibaca oleh tim independen dari kalangan akademisi, praktisi, dan pegiat antikorupsi pada 9-10 Juli 2015. Setiap makalah dibaca oleh tiga orang penilai dari tim independen.

"Setiap makalah kami hilangkan identitas penulisnya agar penilai makalah bisa obyektif dalam menilai," ujar Betti.

Masyarakat diberi kesempatan untuk menanggapi atau memberi masukan terkait nama calon pimpinan KPK yang lolos ke tahap selanjutnya hingga 3 Agustus 2015. Ruang untuk memberikan masukan salah satunya dapat melalui www.capimkpk.setneg.go.id.

Pansel akan melakukan asessment kepada calon pimpinan KPK pada 27-28 Juli. Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus, wawancara pada 24-27 Agustus. Terakhir, Pansel KPK akan melaporkan hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com