Tak Tersandera KMP, PAN Akan Pikir-pikir jika Ada Tawaran Masuk Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional tidak akan langsung menolak apabila ada tawaran posisi menteri dari Presiden Joko Widodo. PAN akan mempelajari tawaran tersebut dan membahasnya dalam rapat internal Dewan Pimpinan Pusat PAN.

"Kita tunggu saja, benar enggak tawaran itu datang. Kalaupun datang, ada mekanisme partai yang harus kita lalui, mungkin akan dibahas di rapim atau di pleno," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto, Jumat (3/7/2015).

Selama ini PAN berada dalam Koalisi Merah Putih di luar pemerintahan. Meski demikian, Yandri menyatakan bahwa PAN tidak akan selalu mengikuti keputusan koalisi setiap mengambil keputusan strategis, termasuk mengenai tawaran menteri.

"PAN punya cara tersendiri dalam menanggapi isu per isu. PAN punya kajian sendiri, pandangan sendiri dalam mengambil keputusan. KMP-KIH hanya per momentum saja. Tapi untuk situasi tertentu, PAN punya keputusan untuk tidak tersandera dengan partai mana pun," ucap Sekretaris Fraksi PAN di DPR tersebut.

Terlepas dari posisi PAN soal kabinet, Yandri melihat langkah reshuffle mendesak untuk segera dilakukan oleh Jokowi. Menurut dia, perombakan kabinet adalah suatu keharusan untuk membuat kinerja pemerintahan lebih baik.

"PAN setuju reshuffle itu jadi kebutuhan negeri ini, bukan kebutuhan PAN," ucapnya.

Presiden Jokowi telah meminta para menteri untuk memberikan laporan kinerja selama enam bulan terakhir. Presiden juga meminta rencana kerja menteri enam bulan mendatang. (Baca: Ketika Jokowi Evaluasi Kinerja Kabinet...)

Namun, Presiden Jokowi tak menjelaskan secara jelas soal kemungkinan reshuffle. Jokowi mengatakan bahwa evaluasi menteri dilakukan rutin setiap minggu dan setiap bulan.

Jokowi meminta agar para menteri tidak diganggu dalam bekerja. Ia tidak ingin ada pihak yang membuat gaduh. Menurut Jokowi, rapor kinerja menteri yang dimintanya tak akan dibuka ke publik. (Baca: Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Baru Bekerja!)

"Rapor menteri hanya Presiden yang tahu," kata Jokowi. (Baca: Soal "Reshuffle" Kabinet, Partai Jangan Dikte Jokowi)