Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Yusril soal Tender PLN yang Libatkan Dahlan dan TPPI

Kompas.com - 22/06/2015, 11:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan, menjelaskan mengenai pelaksanaan tender pengadaan bahan bakar solar di PLN pada 2010 yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

Yusril menjelaskan, berdasarkan keterangan Dahlan, pada tahun 2010, PLN memang membutuhkan 9 juta ton bahan bakar minyak (BBM). Saat itu, PLN membeli BBM tersebut secara langsung ke Pertamina dengan harga yang faktanya lebih mahal dari harga pasaran.

"PLN telah berulang kali minta Pertamina untuk menyesuaikan harga jual tersebut, tetapi tidak pernah ditanggapi," ujar Yusril melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Senin (22/6/2015).

Kemudian, pada tahun tersebut, PLN berinisiatif untuk membuka tender pengadaan BBM di daerah-daerah. PLN tidak menggunakan Jetty (gudang BBM) milik Pertamina. Daerah-daerah tersebut adalah Medan, Semarang, dan Jakarta. (Baca: Jadi Tersangka, Dahlan Iskan Dicegah ke Luar Negeri)

Adapun jumlah yang dilakukan tender saat itu sebanyak 2 juta ton, dibagi-bagi ke dalam lima tender pengadaan. Sementara itu, sebanyak 7 juta ton tetap dibeli langsung tanpa tender ke Pertamina.

Yusril mengatakan, tender tersebut terbuka untuk produsen BBM di dalam dan luar negeri. Syaratnya, jika tender dimenangkan asing, harga terendah yang dimenangkan oleh pihak asing tersebut harus ditawarkan kepada produsen dalam negeri, apakah mereka berminat dan sanggup menyuplai dengan harga tersebut.

Dalam proses tender, ternyata Pertamina juga ikut dan memenangkan satu tender dengan harga penawaran yang lebih rendah dari harga jual Pertamina kepada PLN selama ini. (Baca: Diperiksa Delapan Jam, Dahlan Iskan Irit Bicara)

Sementara itu, empat tender lainnya dimenangkan oleh Shell. Karena Shell adalah produsen asing, empat tender yang dimenangkannya ditawarkan lebih dulu kepada produsen lokal, yaitu Pertamina dan TPPI, sebuah perusahaan dalam negeri yang 70 persen sahamnya dikuasai Pemerintah RI.

"Empat tender yang dimenangkan Shell tersebut akhirnya dua diambil Pertamina dan dua diambil TPPI. Dengan demikian, ada dua jenis harga yang berbeda dalam pembelian BBM oleh PLN ke Pertamina, yaitu antara pembelian langsung dan pembelian melalui tender," kata Yusril.

Menurut dia, Dahlan menganggap pengadaan melalui tender ini menguntungkan PLN, dalam arti mampu menghemat pengeluaran dibanding dengan cara konvensional yang lebih mahal. (Baca: Dahlan Tahu Belakangan Ada Tanah Fiktif Saat Pengadaan Gardu Induk)

Yusril mengatakan, hingga saat ini, Dahlan belum juga mengetahui di mana unsur dugaan adanya korupsi pengadaan BBM atau high spees diesel (HSD) di PLN pada 2010 tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com