Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Fungsi Kontrol Partai Harus Kuat hingga Daerah untuk Hindari Mahar

Kompas.com - 09/06/2015, 20:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kontrol partai harus kuat sampai ke tingkat daerah untuk menghindarkan praktik mahar politik dari pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak Desember 2015.

"Harusnya fungsi kontrol partai itu kuat sampai daerah untuk menghentikan praktik tersebut di sana," kata Tjahjo kepada Antara di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Tjahjo juga mengatakan bahwa saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak ada praktik mahar untuk membeli rekomendasi. Saat itu, menurut dia, hanya ada uang sumbangan untuk melakukan survei pada calon kepala daerah.

"Tidak ada. Zaman saya sekjen partai, tidak ada mahar. Hanya ada gotong-royong untuk 'urunan' proses seleksi calon," kata dia.

Gotong-royong tersebut, lanjut Tjahjo, dilakukan oleh anggota DPR RI dari dapil yang bersangkutan. Lalu 'urunan' tersebut juga dari anggota DPRD untuk membiayai proses survei, seleksi hingga untuk kampanye calon yang diajukan partai.

Tjahjo juga mengatakan uang mahar yang dipungut oleh partai tersebut dilarang oleh masing-masing parpol karena hal tersebut bagian dari politik uang. Oleh karena itu, dia mengharap peran masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan jika ada penyimpangan.

"Tidak ada itu, masing-masing parpol secara umum memang dilarang, karena itu kan bagian dari money politik, oleh karenanya peran masyarakat dibutuhkan di sini," kata dia.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa parpol yang diketuai oleh Megawati tersebut tidak pernah ada permintaan uang mahar pada calon saat proses pencalonan yang bersangkutan dalam tahapan pemilu atau pilkada selain 'urunan' untuk gotong-royong.

Gotong royong yang dimaksud Hasto tersebut adalah mengadakan survei potensi pemilih calon yang akan diusung, acara debat atau focus group discussion serta menyewa para ahli kejiwaan untuk melakukan proses seleksi calon yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

"Yang kami katakan ini, sebelum rekomendasi wajar saja partai politik menggunakan metode seleksi baru dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusungnya dengan jalan 'urunan'," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com