DPD Golkar Sulsel Kutuk Pengurus Pusat kalau Tak Bisa Ikut Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan kegeramannya terhadap konflik antar-elite partai berlambang pohon beringin itu menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Syahrul mendesak pengurus pusat Partai Golkar untuk segera islah demi kepentingan kader di daerah yang hendak mengikuti pilkada.

Menurut dia, konflik saat ini hanya terjadi pada tataran pengurus pusat. Sementara di pengurus daerah masih cukup solid.

"Maka dari itu, orang Jakarta (pengurus pusat) cepat selesaikan akan sangat terkutuklah orang jakarta kalau kemudian konflik itu membuat Golkar tidak bisa ikut pilkada," ujar Syahrul di Istana Kepresidenan, Selasa (26/5/2015).

Syahrul mengingatkan bahwa Golkar bukanlah milik segelintir pengurus partai tetapi sudah milik bangsa Indonesia. Menghadapi pilkada, Golkar seharusnya sudah mulai bersiap memilih calon pemimpin di daerah yang berkualitas.

"Jadi, kalau karena konflik dua-duanya nggak mau ngalah, itu merugikan negara dan bangsa," ucap dia.

Syahrul yang juga Gubernur Sulawesi Selatan mengaku suara-suara ancaman pengurus daerah untuk hengkang dari Golkar sudah terang-terangan dilakukan. Namun, dia berharap Golkar tidak lagi terpecah. Kedua kubu, lanjut Syahrul, harus bisa duduk bersama dan menyepakati islah tanpa syarat apa pun.

"Jangan pakai syarat-syarat. Kalau ada lagi dengan syarat begitu, itu nggak mau lihat kepentingan rakyat, pilkada, dan Golkar. Terlalu egois itu," ungkap Syahrul.

Jika cara islah tak terjadi, Syahrul mengungkapkan kader-kader di daerah akan pindah haluan ke partai yang masih berkoalisi dengan Golkar.

"Maka pintunya akan diserahkan ke koalisi-koalisi yang ada. Di sana kan sudah ada koalisi, dengan PDI-P sekalipun. Ingat, Golkar itu pemenang nomor dua, tapi di Sulsel, Golkar pemenang pertama," kata dia.