Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Tingkat Kepuasan Publik, KPK dan TNI Peroleh Angka Tertinggi

Kompas.com - 19/05/2015, 18:23 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis survei evaluasi publik mengenai kinerja institusi demokrasi, pasca-17 tahun reformasi berjalan. Hasil survei memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), adalah lembaga yang paling tinggi meraih level kepuasan publik.

Tingkat kepuasan publik pada KPK dan TNI, jauh melebihi tingkat kepuasan publik pada lembaga lain, seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Polri.

Dari data survei, berdasarkan penilaian responden terhadap kinerja KPK di Indonesia, sebanyak 69,4 persen menyatakan puas. Hanya 23,1 persen yang menyatakan tidak puas. Sebanyak 7,5 responden menyatakan tidak tahu.

Sementara itu, berdasarkan kinerja TNI di Indonesia, sebanyak 67,9 persen responden menyatakan puas, hanya 20,7 persen yang menyatakan tidak puas. Sebanyak 11,4 persen menyatakan tidak tahu.

Dalam survei yang dirilis di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (19/5/2015), Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, kepuasan publik terhadap KPK disebabkan gebrakan dalam keberhasilan mengungkap kasus-kasus besar, seperti skandal korupsi para pejabat setingkat menteri, maupun menyeret para anggota dewan yang tersangkut korupsi ke pengadilan. Selain itu, karena KPK berani melakukan operasi tangkap tangan.

"Sementara TNI, disebabkan kerja mereka yang konkret dalam penanganan bencana, dalam kecelakaan AirAsia, serta perlindungan kedaulatan negara, dari isu terorisme, hingga separatisme," kata Hanta.

Survei yang dilakukan pada periode 23-31 Maret 2015, melibatkan 1.200 responden, yang merupakan warga negara Indonesia, yang berusia minimal 17 tahun, dan bukan anggota TNI/Polri. Metode pengumpulan data adalah wawancara responden secara tatap muka menggunakan kuesioner.

Setiap pewawancara terlatih, bertugas mewawancarai 10 responden untuk satu desa atau kelurahan. Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 20 persen dari total data masuk.

Ada pun margin of error dalam survei ini sebesar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com