Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Pertamax Batal Naik, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi

Kompas.com - 15/05/2015, 12:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pertamina batal menaikkan harga jual bahan bakar khusus (BBK), Jumat (15/5/2015). Terkait pembatalan ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pemerintah harus melakukan pertimbangan matang sebelum mengumumkan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

"Harus ya direncanakan dulu matang. Kalau tidak dinaikkan, seharusnya tidak diumumkan terlebih dahulu, dipersiapkan yang baik matang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Agus menilai, pembatalan kenaikan harga BBK oleh Pertamina karena kurangnya koordinasi antara tim ekonomi dan tim sosialisasi yang bertugas untuk mengumumkan hal tersebut. Koordinasi ini harus diperbaiki sehingga kebijakan yang sebelumnya sudah disampaikan kepada masyarakat tak perlu dicabut, apalagi jika pencabutan itu disebabkan karena adanya kesalahan dalam perhitungan.

Lebih jauh, ia mengatakan, pemerintah saat ini berbeda dengan pemerintah sebelumnya dalam hal kebijakan BBM. Menurut dia, kebijakan pemerintah saat ini yang menyerahkan kepada mekanisme pasar dalam menentukan harga jual BBM membuat harga menjadi fluktuatif.

"Terjadi fluktuasi. Fluktuasi ini harus diambil average-nya, harus diambil dengan teori ekonomi yang cukup matang sehingga bisa diperhitungkan sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, PT Pertamina berencana menaikkan harga BBK. Harga Pertamax di Jakarta menjadi Rp 9.600 per liter, atau naik Rp 800 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Plus naik menjadi Rp 10.550 per liter, Pertamina Dex menjadi Rp 12.200 per liter, dan Biosolar keekonomian menjadi Rp 9.200 per liter.

Pada 1 Mei 2015 lalu, Pertamina telah menaikkan harga jual Pertamax dari Rp 8.600 per liter menjadi Rp 8.800 per liter. VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro membenarkan kenaikan harga Pertamax, seperti dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (14/5/2015).

"Benar (naik)," kata Wianda.

Dia mengatakan, harga Pertamax naik Rp 800 per liter. Sebab, sesuai perhitungan perseroan, harga indeks pasar naik 9,7 persen. "Penguatan dollar AS juga menjadi acuan kami," ucap Wianda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com