Merasa Benar, Menkumham Persilakan Kubu Aburizal Gugat Keputusannya ke PTUN

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menanggapi santai ancaman kubu Aburizal Bakrie yang akan menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi kubu Agung Laksono. Menurut dia, pengesahan kepengurusan Agung sudah sesuai dengan undang-undang.

"Silakan, ya enggak apa-apa. Artinya, ya kalau benar, ya enggak apa-apa (digugat)," ujar Yasonna di Hotel Atlet Century, Jakarta, Senin (23/3/2015). (Baca: Kubu Aburizal Minta Kubu Agung Tak Perlihatkan Ambisi Kekuasaan Berlebihan)

Yasonna mengakui bahwa dirinya mengesahkan kepengurusan Agung Laksono pada hari ini sekitar pukul 09.00. Masalah kepengurusan Agung itu, sebut dia, juga sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jepang.

Yasonna mengaku hanya dititipkan pesan oleh Jokowi agar berhati-hati dalam membuat keputusan. Presiden mengingatkan Yasonna untuk selalu berdasarkan undang-undang dalam mengambil keputusan.

"Beliau katakan, kalau sudah yakin benar, ya lakukan," ucap politisi PDI Perjuangan itu. (Baca: Disahkan Menkumham, Ini Susunan Pengurus Golkar Kubu Agung)

Pengurus DPP Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali pimpinan Aburizal akan mengajukan gugatan terkait keputusan Menkumham yang mengesahkan pengurus Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Kuasa hukum pengurus hasil Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, gugatan itu akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari ini. (Baca: Menkumham Sahkan Kepengurusan Agung, Kubu Ical Ajukan Gugatan ke PTUN)

"Dengan disahkannya DPP Golkar versi Munas Ancol spt diberitakan tadi, maka DPP Golkar versi Munas Bali segera lakukan perlawanan hukum. Perlawanan kami lakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yg insya Allah kami daftarkan siang ini juga," kata Yusril melalui akun Twitter-nya, Senin.

Yusril menyebutkan, obyek gugatan terhadap Menkumham itu adalah keputusan menteri tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar serta susunan pengurus DPP Golkar hasil Munas Ancol. Yusril menilai keputusan Menkumham itu telah melanggar undang-undang tentang partai politik.