Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Aburizal Minta Kubu Agung Tak Perlihatkan Ambisi Kekuasaan Berlebihan

Kompas.com - 23/03/2015, 14:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono telah mengirimkan surat kepada DPR untuk merombak susunan Fraksi Golkar. Namun, Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin meminta agar kubu Agung sabar menunggu proses persidangan gugatan yang diajukan kubu Aburizal Bakrie di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Jangan terlalu memperlihatkan ambisi kekuasaan berlebihan lah. Sabar. Semua ada mekanisme dan aturannya," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/3/2015).

Surat perombakan pengurus Fraksi Golkar telah diserahkan kubu Agung pada hari ini. Namun, pimpinan DPR belum membacakan surat tersebut saat pembukaan sidang paripurna perdana siang tadi. Mereka beralasan surat itu baru masuk dan masih sampai di meja Sekretariat Jenderal DPR.

"Pengesahan susunan fraksi dilaksanakan di dalam paripurna," katanya. (Baca: Menkumham Sahkan Kepengurusan Agung, Kubu Ical Ajukan Gugatan ke PTUN)

Menurut Ade, pengesahan kepengurusan kubu Agung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly belum dapat dilaksanakan lantaran gugatan yang diajukan kubu Aburizal belum menghasilkan keputusan.

"Pimpinan DPR tidak bisa serta-merta mengikuti kemauan mereka. Kalaupun nanti sudah ada putusan hukum tetap dan andaikan mereka menang, saya tidak usah didesak-desak mundur kok," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo meminta agar pimpinan DPR tidak begitu saja percaya dengan kabar pengesahan kubu Agung oleh Menkumham. Ia khawatir, ada pemalsuan dalam pengesahan kepengurusan tersebut.

"Jangan begitu saja percaya pada surat Menkumham, jangan-jangan dipalsukan begitu saja. Jangan-jangan dicetak di Pramuka, konfirmasi dulu ke Laoly," kata Bambang.

Bambang mengatakan, pihaknya telah membuat laporan ke Bareskrim atas dugaan pemalsuan mandat yang dilakukan kubu Agung Laksono saat pelaksanaan Munas Jakarta. Menurut dia, saat ini laporan tersebut sudah masuk masa penyidikan.

"Kini sudah disidik, dan dalam waktu dekat sudah ada tersangka," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com