Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berpengalaman Tangani Bencana, Wapres Diundang Konferensi Bencana di Jepang

Kompas.com - 09/03/2015, 12:26 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla diundang mengikuti konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait penanganan bencana yang berlangsung di Jepang. Kunjungan Kalla ke Jepang dijadwalkan pada pekan ini hingga pekan depan.

Pada hari ini, Senin (9/3/2015), Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki menemui Kalla untuk membicarakan lebih detil rencana kunjungan ke Jepang tersebut. Menurut Tanizaki, Wapres diundang untuk mewakili Indonesia karena dianggap memiliki banyak pengalaman menangani bencana.

"Jadi saya menjelaskan susunan acaranya. Wapres punya banyak pengalaman, dia terlibat dalam penangan bencana tsunami di Aceh. Jadi Wapres orang yang paling cocok sebagai delegasi dari Indonesia untuk mengikuti konferensi ini," kata Tanizaki.

Terkait bencana, Tanizaki mengatakan, Indonesia dan Jepang telah lama melakukan kerja sama. Kedua negara saling berbagi pemikiran mengenai dampak negatif akibat bencana alam.

"Kami sudah punya kooperasi yang cukup erat dalam hal ini, bagaimana memitigasi dampak letusan gunung berapi di Jawa Tengah. Saya percaya akan ada banyak ruang kerjasama dua negara," sambung dia.

Mengenai kerja sama Kementerian Pertahanan dengan Jepang, Tanizaki menyatakan bahwa perjanjian kerja sama tersebut akan segera ditandatangani. Saat ini, nota kesepahaman (MoU) antara Kemhan dengan Jepang masih dalam tahap finalisasi dokumen.

"Lebih cepat lebih baik. Kami berupaya sebaik mungkin dalam finalisasi dokumen ini, karena itu basis yang penting untuk diselesaikan kedua negara," kata Tanizaki.

Dengan nota kesepahaman ini, kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam beberapa bidang termasuk bantuan kemanusiaan, pencegahan bencana dan mitigasi dan pertahanan cyber. Dalam pencegahan dan mitigasi bencana, di bawah perjanjian yang direncanakan Jepang diharapkan untuk menawarkan Indonesia pesawat amfibi dan teknologi sistem peringatan dini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Nasional
Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Nasional
Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com