Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan Kecewa Rekomendasi yang Dikeluarkan Tim Independen

Kompas.com - 29/01/2015, 18:25 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon kepala Polri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Komjen Budi Gunawan, kecewa terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim independen yang meminta pelantikan dirinya sebagai kepala Polri dibatalkan.

"Tentu beliau kecewa. Makanya, saya datang khusus untuk sampaikan ini," ujar kuasa hukum Budi Gunawan, Razman Nasution, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Razman mengatakan, pihaknya memprotes keras kinerja tim independen yang tidak mendatangi Budi Gunawan untuk meminta klarifikasi terkait kasus yang disangkakan kepada Budi. Razman menilai, tim independen mengambil keputusan tanpa melakukan investigasi mendalam terhadap Budi Gunawan.

"Ini belum kerja mana-mana, belum nanya mana-mana, tahu-tahu di-publish ada keputusan. Ini apa? Fakta independen yang mendasari putusan itu apa? Ini opini publik yang dipublikasi. Saya protes keras," kata Razman.

Razman juga mengkritik tim independen yang sudah bekerja dan menghasilkan rekomendasi, padahal tim tersebut belum memiliki surat keputusan dari Presiden untuk memformalkan tim yang beranggotakan sembilan orang itu.

"Gimana mau mendatangi Pak Budi Gunawan? Kan SK (surat keputusan)-nya belum pernah kita lihat," ucap Razman.

Sebelumnya, ketua tim independen Syafii Maarif mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Joko Widodo perihal kisruh antara Polri dan KPK. Salah satunya ialah agar pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri dibatalkan. (Baca: Tim Independen Rekomendasikan Komjen Budi Gunawan Tidak Dilantik!)

Tim juga meminta Budi mengundurkan diri dari pencalonan itu. "Yang paling bagus, BG mundur dari pencalonan dan itu mungkin akan terjadi," kata Syafii di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan, suara tim independen bulat menginginkan hal itu dilakukan oleh Presiden. Dia menilai, wacana yang berkembang agar Budi Gunawan dilantik dan kemudian diberhentikan sulit dilakukan.

"Bagi saya, itu berat sekali. Dilantik, lalu diminta berhenti, kalau tidak mau berhenti kan repot itu. DPR itu punya (langkah) apa sendiri bukan? Politik itu," kata Syafii. (Baca: Tim Independen Minta Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri)

Menurut Syafii, atas saran dari tim independen ini, Jokowi akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Dia berharap Jokowi bisa membuat sikap pada akhir Januari. Jokowi, sebut Syafii, juga harus berani mengambil risiko jika tidak melantik Budi.

Dia menyadari keputusan tersebut akan mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif. "Yang penting komunikasi politiknya dan sepertinya Presiden optimistis," ucap Syafii.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dengan Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dengan Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com