Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Golkar: Kalau Pemerintah Tak Sahkan Munas Bali, Rakyat akan Melawan

Kompas.com - 12/12/2014, 14:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham optimistis bahwa pemerintah akan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX di Bali. Idrus menyebutkan, apabila kepengurusan yang dipimpin Aburizal Bakrie itu tak disahkan, maka rakyat akan melawan.

"Apabila tidak berikan pengesahan atas proses pengurusan berdasarkan AD/ART dengan dukungan seluruh pemegang suara, lawannya akan rakyat. Rakyat akan berikan penilaian sangat negatif," ucap Idrus di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (12/12/2014).

Salah satu tangan kanan Aburizal di partai berlambang pohon beringin itu yakin bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan mengambil risiko itu. Idrus menengarai ada politisi-politisi di sekeliling Jokowi-JK yang kerap mengatasnamakan pemerintah dan mengintervensi partai-partai. Idrus meminta agar Jokowi dan JK tidak terpengaruh oleh oknum tersebut.

Ia mengatakan, Golkar belum mempersiapkan langkah hukum untuk menghadapi skenario terburuk atas sengketa kepengurusan Golkar. Menurut dia, pemerintah bisa mengesahkan hasil munas di Bali karena pelaksanaannya demokratis dan terbuka.

Idrus menyindir kubu yang dimotori Agung Laksono yang menggelar munas di Ancol, Jakarta. "Dulu mereka ingin agar munas dilakukan sebelum 20 Oktober, tujuannya mencari jabatan. Setelah gagal, ingin munas tahun 2015. Saat kami putuskan munas 2014, dia buat pula munas di tahun 2014. Masyarakat akan melihat siapa yang tidak bisa dipercaya di sini?" ucap Idrus.

Idrus enggan berkomentar soal rencana Golkar kubu Agung Laksono yang hendak mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Ia tetap percaya diri bahwa kubu Aburizal akan disahkan oleh pemerintah.

Kepengurusan Golkar hasil Munas IX Bali telah lebih dulu melaporkan struktur kepengurusannya ke Kemenkumham pada 8 Desember lalu. Adapun pengurus kubu Agung Laksono baru akan menyerahkan struktur kepengurusan hari ini. Pemerintah belum menentukan Partai Golkar yang dianggap sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com