Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Punya Tanggung Jawab Besar dalam Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 08/12/2014, 16:55 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dituntut untuk membentuk suatu rancangan besar dalam menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Hal tersebut dikatakan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menjelang Hari Anti-Korupsi pada tanggal 9 Desember 2014 besok.

"Seharusnya, 50 hari ini cukup untuk menentukan langkah, membuat terobosan yang meyakinkan publik," ujar Burhanuddin, dalam konferensi pers di Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2014).

Menurut Burhan, Jokowi memiliki tanggung jawab kepada rakyat untuk menyelesaikan masalah korupsi. Dalam sebuah survei yang dilakukan menjelang Pilpres 2014, sebut Burhan, dua hal teratas yang menjadi ekspektasi publik saat memilih Jokowi adalah untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan korupsi.

Menurut Burhan, dalam memberantas korupsi, Jokowi perlu segera membentuk agenda pemberantasan korupsi yang sistemik dan sporadis. Pembenahan pertama adalah di bidang institusi dan yang kedua adalah pembenahan dalam penempatan aktor-aktor politik.

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang diikuti multipartai, sebut Burhan, tingkat perilaku korupsi akan semakin tinggi. Partai politik justru sering kali menjadi penyokong korupsi. Langkah besar yang dapat ditunjukkan oleh Jokowi, menurut Burhan, misalnya dengan membuat undang-undang keuangan partai politik.

Jokowi bisa menyodorkan kementerian untuk mengusulkan rancangan undang-undang keuangan parpol. Selain itu, menurut Burhan, dibutuhkan keberanian bagi Jokowi untuk memilih aktor-aktor yang tepat untuk memimpin lembaga-lembaga pemerintah. Dengan demikian, setidaknya dalam waktu singkat, publik dapat diyakinkan bahwa pemberantasan korupsi menjadi agenda besar dalam pemerintahan Jokowi-JK.

"Jokowi harus berani dengan menginisiasi koalisinya sendiri. Sementara itu, secara faktual dia juga harus realistis. Dia adalah presiden yang kekuatannya paling lemah. Tidak ada satu pun parpol yang bisa diatur Jokowi," kata Burhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com