Fadli Zon: Pemerintah Tak Perlu Paranoid Diinterpelasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah tak perlu risau atas bergulirnya hak interpelasi oleh legislatif setelah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Interpelasi itu adalah hak yang diatur dalam undang-undang. Jadi, tidak usah paranoid," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jumat (28/11/2014).

Di Indonesia, kata Fadli, interpelasi sering kali diinterpretasikan yang macam-macam. Fadli tak sepenuhnya setuju. Sebab, hak interpelasi yang telah diwacanakan sejumlah anggota DPR RI kini adalah salah satu jalur komunikasi antara legislatif dan eksekutif.

"Harus dibiasakan. Ini bagian dari mekanisme kontrol pemerintah agar menjalankan suatu kebijakan berdasarkan peraturan," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Terlebih lagi, Fadli menambahkan, tidak perlu Presiden yang langsung datang menjelaskan ke DPR. Presiden bisa saja mengutus menteri terkait kebijakan itu ke gedung wakil rakyat di Senayan. Soal diterima atau tidaknya jawaban eksekutif, Fadli mengatakan hal itu bergantung pada substansi penjelasan sang menteri atas kebijakan yang diinterpelasi.

"Kalau menterinya pintar, jago, jawaban dia itu bisa memuaskan, DPR akan puas. Kalau itu tidak, ya kita tindak lanjuti lagi," lanjut Fadli.

Diberitakan, ratusan anggota DPR mendukung penggunaan hak interpelasi atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Dukungan diberikan dengan cara menandatangani dokumen usulan hak interpelasi atas kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut.

Anggota Fraksi Partai Golkar yang menjadi salah satu inisiator hak interpelasi, Misbakhun, menjelaskan, penggalangan dukungan untuk menggunakan hak ini telah dimulai sejak Senin (24/11/2014). Ia mengklaim dukungan yang mengalir sangat deras dan sampai hari ini ada 202 anggota DPR dari enam fraksi yang menandatangani dukungan digunakannya hak interpelasi tersebut.

Misbakhun menuturkan, lima fraksi yang anggotanya mendukung interpelasi itu adalah Fraksi Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP. Salinan dukungan penggunaan hak interpelasi akan diserahkan ke pimpinan DPR sebelum reses 5 Desember 2014.