Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Beri Kesempatan Jaksa Agung Prasetyo Jawab Keraguan

Kompas.com - 21/11/2014, 14:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar munculnya kekhawatiran publik pada HM Prasetyo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung. Menurut Jazuli, Prasetyo kini wajib bekerja profesional untuk mematahkan keraguan tersebut.

Jazuli menjelaskan, dalam perundang-undangan memang tidak diatur larangan untuk mantan anggota DPR dan pengurus partai politik menjadi Jaksa Agung. Akan tetapi, ia anggap reaksi masyarakat muncul secara alamiah karena khawatir Prasetyo memiliki beban politik dalam menjalankan tugasnya.

"Kami berharap Jaksa Agung bekerja secara profesional untuk menegakkan supremasi hukum secara benar dan tidak bekerja atas pesanan politik, dan tidak bekerja untuk alat pukul politik," kata Jazuli, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Jazuli melanjutkan, Fraksi PKS memilih untuk memberi kesempatan pada Prasetyo menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Agung. Ia tegaskan, PKS tak ingin terlalu banyak memberikan kritik karena pada dasarnya pemilihan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Jadi kita beri kesempatan saja Jaksa Agung ini bekerja dengan baik, bekerja profesional dan kader PKS di Komisi III akan mengawasinya," ungkap Jazuli.

Presiden Jokowi telah menunjuk dan melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sebelum menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, politisi Partai Nasdem itu memiliki catatan karier di Kejaksaan Agung. Kini Prasetyo telah mundur sebagai anggota DPR dan pengurus Partai Nasdem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com