Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Pendukung Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Kalangan Orang Kaya

Kompas.com - 19/11/2014, 15:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Farhan Effendy mengatakan, yang paling bersemangat dan berkepentingan dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) ini adalah kalangan orang kaya.

"Mereka hanya berpikir keuntungan semata, tidak memiliki kepekaan dan rasa empati terhadap rakyat, jauh dari jiwa orang kecil kebanyakan," ujar Farhan di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Ia mengaku kasihan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai dikelilingi oleh orang-orang yang berkepentingan material belaka.

"Kalau para pendukung Jokowi seperti ini, pelan namun pasti Jokowi akan ditinggalkan oleh rakyat dan bahkan bisa-bisa berubah dibenci karena Jokowi tidak bisa membuktikan janjinya membangun kemandirian ekonomi. Trisakti jadi omong kosong belaka," kata dia.

Farhan mengaku khawatir Jokowi sudah mulai menelan "virus" kenikmatan kekuasaan yang ditebar dan dikibarkan oleh kelompok yang mencari keuntungan semata, semacam Kadin.

"Bagaimana bisa Ketua Kadin, Suryo, menganggap kenaikan harga BBM adalah hal biasa, padahal dia juga tahu harga BBM dunia sedang turun. Alur kas pemerintahan juga cukup. Tidak ada alasan logis untuk menaikkan harga BBM."

Lebih-lebih, di mata rakyat, kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang menyakitkan.

"Komentar Ketua Kadin, Suryo, yang mengatakan kenaikan harga BBM adalah 'cuci piring kotor' SBY sangatlah tidak etis, tendensius, dan penuh kepentingan."

Tidak ada istilah persoalan "warisan" dalam hal itu. Masing-masing Presiden memiliki tanggung jawab dan persoalannya sendiri dalam menakhodai pemerintahan.

"Jadi, tidak benar kenaikan harga BBM ini adalah warisan masalah SBY. Ini menyesatkan. Jangan ajari pemerintahan Jokowi dengan berpolitik ala pengecut, tidak berani menanggung risiko. Mencari 'kambing hitam' di hadapan rakyat," kata dia.

Farhan meminta agar Jokowi menerapkan ekonomi berdikari sesuai dengan apa yang selalu disampaikan oleh partai pengusungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Nasional
Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Nasional
Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Nasional
Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com