Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tujuh Pejabat Eselon II Kejaksaan Dilantik

Kompas.com - 05/11/2014, 13:12 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sebanyak tujuh pejabat eselon II Kejaksaan Agung Republik Indonesia dilantik dan melakukan serah terima jabatan dalam rangka promosi dan mutasi pejabat di wilayah Kejaksaan.

"Promosi dan mutasi ini dilakukan dalam rangka optimalisasi kinerja dan pembenahan organisasi," ujar Pelaksana Tugas Sementara Jaksa Agung, Andi Nirwanto, dalam sambutannya, di Sasana Baharudin Lopa, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Andi mengatakan, saat ini kejaksaan butuh pejabat yang memiliki integritas dan kepekaan serta rasa keadilan yang tinggi. Seorang pejabat, kata dia, harus mampu memberikan perintah yang jelas kepada bawahan agar tidak terjadi salah pengorganisasian dalam mengerjakan tugas-tugas di Kejaksaan.

"Ketidakjelasan perintah akan berimplikasi dengan pekerjaan tugas yang tidak optimal," ucap Andi.

Selain itu, lanjut Andi, pergantian pejabat tersebut sebagai langkah untuk menerapkan revolusi mental yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Para pejabat yang baru tersebut harus bisa mengubah sikap, cara pandang, dan cara berpikir. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta profesionalitas dan tanggung jawab yang tinggi.

"Ini sejalan dengan program reformasi birokrasi," ucap Andi.

Ketujuh pejabat Eselon II yang dilantik tersebut, yakni Soegiarto sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Resi Anna Napitupulu sebagai Inspektur V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Maruli Hutagalung sebagai Direktur Perdata Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selain itu, Amri Sata sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum, Godang Riadi Siregar Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Herman D.M Lose Da Silva sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, dan Ahmad Djainuri sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com