Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Terbelah, PDI-P Minta Maaf kepada Rakyat

Kompas.com - 01/11/2014, 15:08 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, meminta maaf kepada masyarakat atas adanya dualisme pimpinan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Effendi merupakan Wakil Ketua Umum DPR versi fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Saya minta maaf kepada rakyat Indonesia kalau kondisi seperti saat ini membuat keadaan tidak nyaman," ujar Effendi, dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Effendi mengatakan, kondisi yang timbul saat ini merupakan dinamika yang terjadi di Indonesia, ketika salah satu pihak sangat berambisi untuk memenangi pertarungan dan menguasai DPR.

Menurut Effendi, pihak yang ingin memenangkan pertarungan tersebut telah berlaku culas dengan mengutak-atik peraturan yang di DPR, yakni UU MD3 dan Tata Tertib DPR. Mereka, kata Effendi, tidak bertarung secara adil. (Baca: KIH Minta Jokowi Terbitkan Perppu UU MD3 untuk Pilih Ulang Pimpinan DPR)

"Kalau ingin memenangi pertarungan, bertarunglah di pemilu. Jangan pereteli (peraturan) seperti ini," ucap Effendi.

Ia menambahkan, sikap mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh Koalisi Indonesia Hebat merupakan bentuk perlawanan terhadap sekelompok kekuatan politik yang bergerak tidak sesuai aturan. (Baca: Fraksi Kubu KIH Bacakan Mosi Tidak Percaya kepada Pimpinan DPR)

"Mosi tidak percaya ini sangat serius. Teman-teman sebanyak 247 orang, lebih baik tidak menerima gaji untuk menunjukkan bahwa kita ingin lakukan fungsi yang sesuai dengan tugas DPR, bukan menarik-narik ini dengan kepentingan pragmatis," ucap Effendi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com