Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite II DPD RI Akan Bentuk Pansus Kabut Asap

Kompas.com - 17/10/2014, 11:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengatasi masalah kabut asap yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, Komite II DPD RI berencana membentuk panitia khusus (pansus). Pansus tersebut, kata Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, akan lebih digunakan sebagai langkah pencegahan bencana.

"Teman-teman DPD mengusulkan agar dibuat pansus. Karena bencana kabut asap ini sudah menggangu kesehatan dan perekonomian masyarakat," ujar Parlindungan, seusai bertemu dengan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di ruang rapat Komite II DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2014).

Menurut Parlindungan, rencana pembuatan pansus tersebut akan dibahas melalui rapat paripurna DPD. Jika terlaksana, pansus tersebut akan bekerja sama dengan BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta bekerja sama dengan aparat kepolisian.

"Pansus ini sebagai pencegahan, terjadinya masalah serupa. Kalau terlalu lama, masalah tersebut dapat sangat menggangu," ujar Parlindungan.

Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi yang ditemui di ruang rapat Komite II DPD mengatakan, ia belum mengetahui apakah BNPB akan dimasukkan dalam pansus tersebut. Menurut dia, hal itu tergantung dari keputusan rapat DPD.

Selain pansus, Komite II DPD juga akan bekerja sama untuk pertukaran informasi dengan BNPB. Menurut Parlindungan, kerja sama tersebut akan dibuat dalam suatu nota kesepahaman.

Ia juga berencana untuk membentuk forum relawan pemadam kebakaran, yang terdiri dari masyarakat daerah dan pemerintah daerah.

Seperti diketahui, bencana kabut asap akibat kebakaran hutan terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Menurut BNPB, beberapa wilayah yang menjadi titik panas (hot spot) terjadinya kabut asap adalah di Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com