"Mungkin, Sebagian Anggota Baru Anggap DPR Lembaga Urat Leher..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Kebijakan Publik Lauddin Marsuni menilai, kericuhan yang sempat mewarnai sidang paripurna II DPR karena sebagian anggota belum memahami dan mengerti isi Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR dan kode etik anggota DPR.

"Sebagian anggota DPR RI juga tidak memiliki sikap kedewasaan berpikir, bertindak dan kedewasaan berperilaku," ujar Lauddin dalam siaran pers, Kamis (2/10/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, meski merupakan sebuah dinamika dalam berdemokrasi, tetapi seharusnya kericuhan bisa dihindari dan masyarakat tidak disuguhi tindakan reaktif wakil rakyat yang belum genap sehari mengucap sumpah.

"Sebagian anggota DPR mungkin baru memasuki dunia parlemen sehingga berpandangan bahwa DPR adalah lembaga urat leher atau lembaga yang sangat ditentukan oleh kemampuan untuk saling ngotot dan debat kusir," katanya.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andi Djemma Palopo, Sulawesi Selatan, tersebut juga menilai kemungkinan dibenak sebagian anggota DPR tertanam pikiran atau syahwat yang terlalu ambisius dengan orientasi kekuasaan.

"Sikap, pikiran, perbuatan dan perilaku demikian sesungguhnya menjadi pertanda bahwa di lembaga DPR masih merupakan lembaga belajar mengekspresikan egonya," kata Lauddin.

Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut menambahkan, sikap yang disuguhkan oleh anggota Dewan tersebut adalah suatu kelucuan semata, meski bukan sebuah kesalahan. Hanya, hal tersebut bukan perbuatan yang patut dihadapkan kepada pertanggungjawaban politik, sosial dan hukum.

Lauddin menyarankan anggota DPR selayaknya menunjukkan sikap, pikiran dan perilaku negarawan yang berpijak pada nilai moral dan mengimplementasi nilai yang tercantum pada sila-sila Dasar Negara RI Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Selain itu, kata dia, anggota DPR RI harus menjunjung tinggi peraturan DPR, baik tentang tata tertib maupun tentang kode etik DPR. Kemudian, anggota DPR RI juga seharusnya menguasai dan mengendalikan syahwat kekuasaan demi keutuhan negara, martabat bangsa dan harga diri lembaga dan anggota DPR itu sendiri.

"Ke depan, jika anggota DPR masih mempertontokan perilaku sama, maka sulit bagi kita semua membangun karakter bangsa, terutama bagi generasi penerus," katanya.