Max: Sebagai Pemimpin, Nurhayati Harus Siap Dikorbankan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan bahwa peristiwa walk out Fraksi Partai Demokrat di DPR saat sidang paripurna pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah merupakan tanggung jawab Nurhayati Ali Assegaf selaku ketua fraksi.

Jika memang nanti ada sanksi dari partai terkait masalah walk out itu terhadap Nurhayati, menurut Max, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Nurhayati sebagai pemimpin fraksi.

"Kalau memang nanti ada (sanksi), ya itu sebuah tanggung jawab dari pemimpin. Pemimpin adalah pribadi yang siap dikorbankan, itulah filosofi pemimpin. Tidak bisa melepaskan tanggung jawab," kata Max di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Max mengatakan, pengusutan kasus tersebut merupakan masalah internal partai yang belum bisa diungkapkan ke publik. Namun, publik nantinya akan mengetahui hasil akhirnya.

"Toh, nanti akhirnya orang juga akan tahu," ucap Max.

Max menyampaikan bahwa situasi dalam sidang paripurna ketika itu sangat sulit. Fraksi Demokrat sudah lima jam melakukan lobi sebelum Nurhayati mengambil langkah walk out. Menurut dia, pihaknya memperjuangkan opsi agar pilkada dilakukan secara langsung dengan 10 syarat perbaikan.

Mengenai komentar Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang mendesak Nurhayati dan dirinya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban, Max menganggap hal itu sebagai angin lalu. (Baca: Ruhut: Nurhayati dan Max Aku Sarankan Mundur dari Partai)

"Kalau Ruhut yang berbicara itu, apa Ruhut saja yang berbicara? Siapa yang percaya Ruhut, silakan," kata Max.

Sebelumnya, Nurhayati mengaku memutuskan walk out tanpa ada instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai pimpinan, ia merasa berhak memutuskan hal itu. (Baca: Nurhayati Mengaku Putuskan F-Demokrat "Walk Out" Tanpa Instruksi SBY)

Dampak dari keputusan tersebut, saat voting, jumlah suara pendukung agar pilkada dilakukan secara langsung pun kalah dibanding kubu Koalisi Merah Putih yang mendukung agar pilkada dilaksanakan oleh DPRD. SBY dan Partai Demokrat lalu dikecam oleh publik.