Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Minta Masyarakat Beri Masukan tentang 6 Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 26/09/2014, 13:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta masyarakat memberikan masukan terhadap profil dan latar belakang masing-masing calon. Anggota Tim Pansel KPK Rhenald Kasali mengatakan, masukan tersebut dapat membantu panitia dalam melakukan seleksi.

"Jangan memberikan dukungan. Ini bukan pemilihan idol. Kami minta masukan faktual mengenai perilaku, mengenai apakah calon-calon ini pernah berhubungan dan terindikasi dengan korupsi," ujar Rhenald, di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).

Rhenald mengatakan, informasi dari masyarakat akan ditelusuri lebih jauh oleh panitia seleksi, tim tracking, dan tim private investigator. Untuk itu, ia juga meminta agar masyarakat memberikan informasi mengenai calon berdasarkan fakta yang ada.

"Informasi harus sesuai dengan fakta. Jangan katanya, katanya," ujar Rhenald.

Anggota Pansel lainnya, Farouk Muhammad mengatakan, hingga saat ini tim Pansel telah menerima sekitar 173 email dari masyarakat mengenai para calon pimpinan KPK.

"Kebanyakan yang masuk itu dukungan. Kami tidak bisa melihat itu. Kami fokus dengan fakta perbutan, gaya hidup para calon, karena itu berpengaruh terhadap seleksi," kata Farouk.

Meskipun demikian, seluruh anggota Pansel KPK berharap agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan informasi terkait penentuan integritas, kapasitas, kepemimpinan, dan independensi para calon pimpinan KPK.

Pendapat, masukan, atau informasi terhadap peserta seleksi,dapat diberikan paling lambat 4 Oktober 2014 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan. Masyarakat juga dapat menghubungi nomor telepon 021-5274887 atau e-mail pansel.kpk@kemenkumham.go.id atau SMS ke 081211155555.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com